EKSPOSTIMES.COM – Gelombang kritik terhadap kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Lynda Wantania, kembali memuncak. Dua pegiat anti-korupsi asal Minahasa, Rommy Kilala dan Hezky Kawengian, dengan tegas mendesak Bupati Minahasa Robby Dondokambey untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap orang nomor tiga di jajaran birokrasi tersebut.
Seruan ini muncul setelah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 mengungkap berbagai kelemahan serius. Dugaan kebocoran anggaran bernilai miliaran rupiah menyeruak ke permukaan, dan publik menilai Sekda sebagai “nahkoda administrasi” telah gagal mengawal jalannya roda keuangan daerah.
“Sekda adalah pengendali utama birokrasi. Kalau setiap tahun BPK menemukan persoalan yang sama, maka ini jelas menunjukkan kegagalan sistemik. Bupati jangan ragu untuk mengevaluasi Lynda Wantania,” tegas Rommy Kilala, Senin (01/9/2025).
Rommy menilai, laporan BPK yang sarat temuan menjadi bukti bahwa pengawasan internal di Pemkab Minahasa lumpuh. Ia menuding bahwa fungsi koordinasi Sekda terhadap jajaran OPD tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Kita tidak bisa terus-menerus menormalisasi kebocoran miliaran rupiah. Ini bukan sekadar soal administrasi, ini soal kepercayaan publik yang makin terkikis,” lanjutnya.
Nada serupa disampaikan Hesky Kawengian, aktivis kerap bersuara lantang terhadap penyalahgunaan anggaran. Hezky menuding bahwa selama kepemimpinan Wantania sebagai Sekda, wajah birokrasi Minahasa semakin buram.
“Banyak catatan merah dalam kinerja pemerintah daerah, mulai dari proyek mangkrak, program fiktif, hingga laporan pertanggungjawaban yang kacau. Semua itu bermuara pada lemahnya peran Sekda,” ujarnya.
Hezky bahkan menegaskan bahwa jika Bupati Robby Dondokambey tidak segera mengambil langkah tegas, publik bisa menafsirkan adanya pembiaran.
“Jangan sampai rakyat menganggap Bupati ikut melindungi kelemahan birokrasi. Kalau ingin menjaga marwah pemerintah daerah, maka jalan satu-satunya adalah evaluasi dan, bila perlu, mengganti Sekda,” tegasnya.
Baca Juga: Hak Rakyat Desa Tersandera, Decky Karauwan Warning Pemkab Minahasa
Kritik ini makin menguat seiring sorotan media dan masyarakat sipil yang menilai kinerja Pemkab Minahasa stagnan. Alih-alih memperbaiki tata kelola, birokrasi justru dianggap sibuk menutup-nutupi kelemahan internal. Situasi ini membuat kepercayaan publik terhadap Pemkab kian merosot tajam.
Di tengah desakan tersebut, sejumlah tokoh masyarakat pun mulai angkat suara. Mereka menilai bahwa Bupati Minahasa tidak boleh menunggu situasi semakin memburuk.
“Jangan hanya sibuk dengan pencitraan. Rakyat butuh kepastian bahwa uang daerah digunakan tepat sasaran, bukan menguap di tengah jalan,” kata Dhani tokoh pemuda di Tondano.
Kini bola panas berada di tangan Bupati Robby Dondokambey. Apakah ia berani melakukan langkah politik sekaligus administrasi dengan mengevaluasi Sekda Lynda Wantania, atau justru memilih membiarkan kontroversi ini berlarut-larut?
Satu hal yang pasti, desakan Rommy Kilala dan Hezky Kawengian telah membuka babak baru dalam dinamika politik-birokrasi di Minahasa. Pertaruhan besar bukan hanya pada nama baik Sekda, tetapi juga kredibilitas Bupati di mata rakyat. (Christian)
