EKSPOSTIMES.COM- Di tengah riuhnya kritik dan tekanan dari sejumlah kalangan elit, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memilih jalur tak biasa: menolak lobi, menutup celah kompromi, dan menyerahkan dugaan korupsi proyek fiktif senilai Rp5 miliar ke jalur hukum. Ia tidak gentar, bahkan saat yang melobi adalah para pejabat.
“Ini bukan soal pribadi, ini soal rakyat. Saya tidak akan melindungi siapa pun yang merugikan petani,” ujar Amran dalam konferensi pers yang berlangsung panas di Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Kasus ini mencuat saat Kementan menemukan 23 pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa. Di antaranya, sebuah proyek fiktif bernilai miliaran rupiah yang menyeret nama seorang pengamat pertanian ternama, sekaligus guru besar dari perguruan tinggi prestisius.
Baca Juga: Jagung Jadi Senjata Ketahanan Pangan, Kementan dan Polri Bidik Tambahan Produksi 4 Juta Ton
Ironisnya, sosok ini sebelumnya kerap mendapat proyek, namun kini justru vokal melontarkan kritik yang disebut Amran tendensius dan tidak berbasis data.
“Kami audit, ternyata banyak yang fiktif. Barangnya tidak dipakai, bahkan tidak ada. Tapi opini yang dibangun seolah-olah Kementan kacau. Kami tidak akan tinggal diam,” tegasnya.
Amran menyebut audit internal dan aparat penegak hukum telah menyimpulkan adanya indikasi kerugian negara hingga Rp5 miliar. Proses hukum kini berjalan, dan Mentan memastikan: tidak ada negosiasi.
Dengan nada penuh penekanan, Amran membantah keras anggapan bahwa pengamat atau akademisi kebal hukum.
Baca Juga: Menteri Pertanian Copot 11 Pejabat Kementan, Bongkar Skandal Pupuk Palsu Senilai Rp3,2 Triliun
“Kalau merugikan negara, dia bukan sekadar pengamat, dia musuh negara. Semua harus tunduk pada hukum. Jangan bawa drama ke birokrasi,” ujarnya.
Ia pun siap menanggung risiko politik dan serangan balik, selama bisa menjaga kepercayaan petani.
“Kalau ada risikonya, saya yang tanggung. Tapi jangan ganggu petani. Jangan rusak semangat mereka,” katanya tegas.
Tak hanya urusan korupsi, Amran juga membeberkan reformasi dalam internal Kementan. Sebanyak 240 regulasi yang dinilai menghambat pertanian telah dicabut, termasuk aturan-aturan rumit terkait pupuk bersubsidi.
“Kita bypass regulasi yang bikin repot. Petani perlu solusi cepat, bukan birokrasi lambat. Kami ingin pertanian tumbuh tanpa belenggu,” tegasnya.
Amran menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap kritik konstruktif, tapi menolak keras jika kritik dijadikan alat sabotase kepentingan pribadi.
“Kritik yang berbasis data akan kami peluk. Tapi kalau cuma suara tanpa fakta, itu racun buat semangat petani,” tuturnya.
Dengan sikap tegas dan suara lantang, Amran seakan ingin menyampaikan satu pesan: Kementerian Pertanian bukan tempat bermain para elite, tapi ladang perjuangan untuk petani.
“Hukum harus tegak. Siapa pun yang bermain dengan uang negara, akan kami lawan. Kami tidak takut, karena kami berdiri di belakang petani,” pungkasnya. (riz)
