EKSPOSTIMES.COM- Angka kerugian negara yang disebutkan Kejaksaan Agung, lebih dari Rp1 triliun, hanyalah permukaan dari krisis integritas yang lebih dalam. Kolaborasi diam-diam antara manajemen perusahaan swasta dan pejabat perbankan BUMD.
Kasus ini bukan hanya tentang kesalahan hitung, tapi juga tentang kesengajaan sistematis menutup mata terhadap risiko, dan memuluskan kredit dengan dasar laporan keuangan yang diragukan keasliannya.
Baca Juga:Rp2 Miliar di Rumah Bos Sritex Disita! Pengacara: Itu Tabungan Anak, Bukan Uang Korupsi
Kejaksaan Agung RI menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari Bank DKI, Bank BJB, dan Bank Jateng kepada perusahaan tekstil raksasa PT Sri Rejeki Isman (Sritex).
Di balik nama-nama besar lembaga keuangan daerah ini, tersingkap rentetan pelanggaran prinsip kehati-hatian, pembiaran risiko, dan manipulasi data yang mencengangkan.
Di pusat kasus ini adalah Allan Moran Severino (AMS), Direktur Keuangan PT Sritex periode 2006–2023. Ia diduga mengajukan permohonan kredit menggunakan invoice fiktif, kemudian menggunakan dana hasil kredit tersebut bukan untuk modal kerja, melainkan untuk melunasi utang Medium Term Notes (MTN) yang sedang jatuh tempo.
Kejanggalan seharusnya mudah terbaca. Namun, tak satu pun dari pihak bank menunjukkan keberanian untuk berkata “tidak”.
Justru para pejabat tinggi bank turut mengesahkan kredit jumbo dengan jaminan lemah atau bahkan tanpa jaminan nyata. Bahkan ketika laporan keuangan PT Sritex tidak mencantumkan kredit eksisting yang besar, dan ketika posisi utangnya telah melampaui aset.
Beberapa nama yang ditetapkan sebagai tersangka dan perannya:
- Babay Farid Wazadi (eks Direktur Kredit UMKM & Keuangan Bank DKI) dan Pramono Sigit (eks Direktur Teknologi Bank DKI). Tidak mempertimbangkan beban utang MTN PT Sritex yang jatuh tempo, tidak melakukan verifikasi atas kelayakan debitur, dan meloloskan kredit antara Rp75-150 miliar dengan jaminan umum tanpa kebendaan.
- Yuddy Renald (eks Dirut Bank BJB) Mengesahkan penambahan plafon kredit hingga Rp350 miliar, meskipun sadar adanya utang Rp200 miliar yang tak tercantum dalam laporan PT Sritex.
- Benny Riswandi (eks SEVP Bisnis Bank BJB). Melanggar prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition), dan menyetujui kredit tanpa mengecek keakuratan data keuangan, hanya berpatokan pada keyakinan semata.
- Supriyatno, Pujiono, dan SD (eks Pimpinan Bank Jateng) Menyetujui kredit padahal mengetahui kewajiban PT Sritex lebih besar dari asetnya. Tak membentuk Komite Pembiayaan, tidak memverifikasi laporan audited, dan menyusun analisa kredit dengan data mentah yang tidak diverifikasi.
Hingga saat ini, BPK masih menghitung total kerugian negara, namun Kejagung mengungkap nilai awal kerugian negara mencapai Rp1.088.650.808.028. Nilai yang fantastis ini muncul bukan karena ketidaksengajaan, melainkan karena kolusi diam-diam antara peminjam dan pemberi kredit.
Kepala Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo, menyebut para tersangka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, dengan ancaman pidana berat karena perbuatannya dilakukan secara sistematis dan terstruktur.
Kasus PT Sritex adalah peringatan keras. Ketika bank-bank milik daerah tak lagi menjunjung prinsip kehati-hatian, maka kerugian bukan hanya pada angka, tapi juga pada kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional.
Masyarakat berharap Kejagung tidak berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan lain, termasuk siapa yang mendapatkan keuntungan dari permainan kotor ini.
Karena dalam setiap angka kerugian negara, selalu ada jejak tangan yang menanadatangani, dan jejak motif yang tersembunyi. (*/Tim)
