EKSPOSTIMES.COM- Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menjalani pemeriksaan perdana oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek yang berlangsung pada tahun 2019 hingga 2022. Pemeriksaan ini menjadi babak baru dalam pengusutan proyek pengadaan alat pendidikan yang menelan anggaran hampir Rp10 triliun.
Nadiem tiba pukul 09.10 WIB, Senin (23/6/2025). Ia tampak tenang, mengenakan kemeja krem dan celana panjang hitam, sambil membawa tas jinjing hitam. Didampingi oleh empat pengacara, mantan CEO Gojek itu hanya melemparkan senyum kepada awak media tanpa memberi keterangan apa pun, sebelum langsung masuk ke ruang pemeriksaan.
Baca Juga: Proyek Chromebook Rp9,9 Triliun Diusut Kejagung, Eks Stafsus Nadiem Dipanggil
Pemeriksaan ini menyoroti perannya sebagai Mendikbudristek saat proyek pengadaan Chromebook dilakukan. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyatakan bahwa penyidik akan mendalami pengetahuan Nadiem terhadap proses pengadaan serta sejauh mana fungsi pengawasan yang dijalankannya sebagai pimpinan kementerian saat itu.
“Akan ditanyakan bagaimana prosesnya, bagaimana pengetahuan yang bersangkutan terhadap hal ini, dan tentu kami akan melihat apakah ada peran yang bersangkutan dalam pelaksanaan pengadaan,” ujar Harli.
Dugaan korupsi ini berakar dari penggantian kajian teknis dalam proyek pengadaan laptop bantuan pendidikan. Menurut Kejagung, awalnya tim teknis Kemendikbudristek pada 2019 telah melakukan uji coba terhadap 1.000 unit Chromebook dan hasilnya dinilai tidak efektif. Tim pun merekomendasikan penggunaan perangkat dengan sistem operasi Windows.
Namun, kajian tersebut diubah, dan pada akhirnya kementerian justru mengarahkan proyek ke pengadaan Chromebook dalam skala besar, meski rekomendasi teknis sebelumnya menolak itu. Harli mengungkap bahwa ada indikasi pemufakatan jahat oleh sejumlah pihak untuk mengarahkan tim teknis agar menyusun kajian baru demi mendukung spesifikasi yang sudah ditentukan, bukan berdasarkan kebutuhan sesungguhnya.
“Penggunaan Chromebook bukanlah kebutuhan. Tapi tetap diarahkan ke sana. Ini yang sedang didalami penyidik,” jelas Harli.
Total dana yang digelontorkan untuk proyek ini mencapai Rp9,982 triliun, terdiri atas Rp3,582 triliun dari dana satuan pendidikan dan Rp6,399 triliun dari dana alokasi khusus. Skala anggaran yang sangat besar ini menjadi sorotan utama, mengingat perangkat tersebut diperuntukkan bagi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, dan diduga tidak memberikan manfaat optimal.
Pemeriksaan terhadap Nadiem ini menjadi sinyal bahwa Kejagung membuka kemungkinan adanya tanggung jawab struktural dalam keputusan pengadaan tersebut. Meski hingga kini Nadiem masih berstatus sebagai saksi, perkembangan pemeriksaan akan menentukan apakah ada keterlibatan lebih jauh.
Baca Juga: Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Raksasa di Proyek Digitalisasi Pendidikan Senilai Rp9,9 Triliun
Sejauh ini, Kejagung belum mengungkap nama-nama lain yang terlibat, namun penyelidikan terus meluas seiring pengumpulan keterangan dan dokumen. Pemeriksaan lanjutan terhadap pejabat teknis dan pihak ketiga juga dijadwalkan dalam beberapa hari mendatang.
Kasus ini menambah deretan panjang dugaan korupsi dalam proyek digitalisasi pendidikan. Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara, langkah Kejagung dinilai krusial dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan. (*/tim)
