EKSPOSTIMES.COM- Dunia perbankan rakyat tengah bergolak! Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia terus menyusut. Per Maret 2025, hanya tersisa 1.345 BPR, turun drastis dari 1.506 pada Maret 2023, dan 1.392 pada Maret 2024.
Bukan karena rontok tanpa arah, tapi karena OJK sedang menjalankan operasi besar-besaran: konsolidasi dan perampingan BPR demi memperkuat struktur permodalan dan daya saing sektor mikro.
“Upaya konsolidasi ini memang sengaja dilakukan. Jumlah BPR kita rampingkan, tapi modal dan kekuatannya kita besarkan,” tegas Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae belum lama ini.
Penurunan jumlah ini terutama didorong oleh gelombang merger untuk memenuhi persyaratan modal inti minimum Rp6 miliar. Sebelumnya, banyak BPR hanya bermodal Rp3 miliar dan kesulitan bersaing secara sehat.
Alih-alih menjadi kabar buruk, konsolidasi ini justru menunjukkan tren positif. Aset BPR justru meningkat di tengah penutupan atau merger.
“Saat jumlah BPR berkurang, aset justru naik. Itu sinyal kuat bahwa penguatan struktur perbankan rakyat memang sedang berjalan,” ujar Dian.
Tak tanggung-tanggung, OJK bahkan memprediksi jumlah BPR bisa menyusut hingga mendekati angka 1.000 dalam waktu dekat. Namun ini bukan sekadar pemangkasan, melainkan langkah strategis untuk menciptakan bank kecil yang solid dan sehat.
Dalam strategi ‘bersih-bersih’ ini, OJK mengedepankan exit policy: deteksi dini dan penyehatan proaktif sebelum izin usaha (CIU) dicabut. Namun jika pengurus dan pemegang saham pengendali (PSP) tak mampu menyelamatkan lembaganya, maka CIU bisa menjadi keniscayaan.
“Proyeksi BPR/S yang akan dicabut izin usahanya (CIU) sangat dinamis. Kami akan terus awasi dan sesuaikan dengan langkah penyehatan yang dilakukan,” ungkapnya. (cnn/tim)
