EKSPOSTIMES.COM- Alokasi bantuan perumahan untuk Sulawesi Utara melonjak tajam pada 2026. Pemerintah pusat meningkatkan porsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari 748 unit pada 2025 menjadi 8.198 unit tahun ini, atau naik sekitar 1.095 persen.
Data itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado, Kamis (9/4/2026).
Kenaikan tersebut menempatkan Sulut sebagai salah satu provinsi dengan peningkatan alokasi bantuan perumahan tertinggi secara nasional. Program ini merupakan bagian dari target pembangunan 3 juta rumah yang masuk dalam prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Program menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pekerja sektor informal, aparatur sipil negara, serta prajurit TNI dan anggota Polri berpangkat rendah. Pemerintah menekankan pemerataan distribusi, tidak hanya di kawasan perkotaan, tetapi juga wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
Sejumlah daerah di Sulut, seperti Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, dan Bolaang Mongondow Raya, disebut ikut memperoleh alokasi signifikan. Pendekatan ini dinilai mencerminkan upaya pemerintah memperkecil kesenjangan akses hunian layak.
Selain penyediaan rumah, program ini juga didorong untuk menggerakkan ekonomi daerah. Skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mulai menunjukkan dampak terhadap sektor konstruksi dan usaha bahan bangunan.
Hingga awal April 2026, realisasi kredit perumahan di Sulut tercatat sekitar Rp91 miliar dengan ratusan debitur. Angka ini mencerminkan mulai terbentuknya efek berganda terhadap perekonomian lokal.
Pemerintah juga mengarahkan intervensi pada peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh. Salah satu rencana strategis adalah pembangunan rumah susun bagi MBR di kawasan Paniki Dua yang dinilai memiliki akses infrastruktur memadai.
Secara nasional, program 3 juta rumah ditujukan untuk menekan backlog perumahan yang masih mencapai 9,9 juta unit, serta 26,9 juta rumah tidak layak huni.
Pemaparan disampaikan di hadapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, serta para kepala daerah se-Sulawesi Utara. (tim)
