EKSPOSTIMES.COM- Suasana rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI bersama pemerintah terkait Revisi Undang-Undang (RUU) TNI di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, mendadak ricuh. Sejumlah orang yang mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Reformasi Sektor Keamanan menerobos lokasi rapat dan meneriakkan protes, Sabtu (15/3).
Tiga orang perwakilan koalisi ini mempersoalkan proses pembahasan yang berlangsung secara tertutup dan menuntut agar rapat segera dihentikan.
“Kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, meminta agar rapat ini dihentikan karena dilakukan secara tertutup dan tidak sesuai dengan prinsip transparansi,” seru salah satu perwakilan aksi, Andrie, di tengah kericuhan.
Tak hanya itu, massa juga menuding bahwa revisi UU TNI berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI, sebuah sistem yang pernah berlaku di era Orde Baru dan dinilai membahayakan demokrasi.
“Bapak-Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati, kami menolak pembahasan ini! Kami menolak dwifungsi ABRI! Hentikan proses revisi RUU TNI sekarang juga!” teriak mereka lantang.
Meski mendapat penolakan, rapat Panja tetap berlangsung sesuai agenda. Sejak Jumat (14/3), Komisi I DPR bersama pemerintah telah memulai pembahasan revisi UU TNI dalam forum tertutup.
Anggota Komisi I DPR RI, Tb Hasanuddin, membenarkan bahwa pertemuan tersebut melibatkan perwakilan dari Panja DPR dan Panja pemerintah.
“Betul, ini adalah rapat antara Panja UU TNI DPR dan Panja UU dari pemerintah,” ujar Hasanuddin saat dikonfirmasi.
Rapat ini telah berlangsung sejak pukul 13.00 WIB dan diperkirakan akan terus berlanjut hingga pukul 22.00 WIB malam ini. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPR terkait aksi protes yang terjadi di lokasi.
Pro dan kontra terkait revisi UU TNI masih terus bergulir. Sejumlah pihak menilai revisi ini penting untuk memperkuat profesionalisme militer, sementara yang lain khawatir akan adanya kebijakan yang dapat membuka kembali ruang bagi militer dalam politik dan pemerintahan. (tim)
