Pemerintah Pastikan Anggaran Beasiswa dan Layanan Pendidikan Tidak Terpengaruh Efisiensi Anggaran

EKSPOSTIMES.COM- Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada layanan pendidikan, termasuk beasiswa dan operasional perguruan tinggi. Pemerintah memastikan bahwa program pendidikan tetap berjalan tanpa hambatan.

“Pemerintah menjamin bahwa operasional perguruan tinggi, KIP (Kartu Indonesia Pintar), serta beasiswa lainnya tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada pemangkasan anggaran untuk program-program ini,” ujar Hasan saat ditemui di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat (14/2).

Menurutnya, efisiensi anggaran yang dilakukan saat ini bertujuan untuk menata kembali alokasi dana agar lebih tepat sasaran. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD menetapkan empat sektor yang tidak boleh terkena pemangkasan, yaitu gaji pegawai, prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial.

Baca Juga: Efisiensi Anggaran Berpotensi Naikkan Uang Kuliah, Mendiktisaintek Usul Pengembalian Dana

Hasan menegaskan bahwa pendidikan termasuk dalam layanan publik, sehingga anggaran yang mendukung sektor ini tidak akan terganggu. Apalagi, pendidikan merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden.

“Jika ada efisiensi di bidang pendidikan, itu hanya berlaku untuk hal-hal yang bersifat seremonial dan tidak mempengaruhi layanan utama. Contohnya, pengurangan biaya alat tulis kantor (ATK), forum group discussion (FGD), dan monitoring evaluasi (monev),” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa dengan kemajuan teknologi, berbagai kegiatan evaluasi dan kajian dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi telekonferensi, sehingga efisiensi anggaran bisa dilakukan tanpa mengganggu layanan pendidikan yang esensial.

“Jadi, jika ada kekhawatiran terkait biaya kuliah, KIP Kuliah, atau beasiswa lainnya, masyarakat tidak perlu khawatir. Pemerintah menjamin semua layanan tersebut tetap berjalan,” tegas Hasan.

Namun, sebelumnya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengungkapkan adanya potensi pemangkasan anggaran untuk beberapa program beasiswa dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI pada Rabu (12/2).

Di antara beasiswa yang disebutkan berisiko terkena efisiensi adalah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), Beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB) dan Beasiswa untuk dosen dan tenaga kependidikan.

Satryo mengungkapkan bahwa pagu awal anggaran KIP Kuliah sebesar Rp 14,698 triliun, namun mengalami efisiensi sebesar Rp 1,31 triliun atau sekitar 9%. Karena itu, ia mengusulkan agar anggaran beasiswa tidak dimasukkan dalam komponen yang terkena pemangkasan.

Dengan pernyataan Hasan, pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga sektor pendidikan tetap berjalan optimal meskipun dilakukan efisiensi di sektor lain. (tim)