EKSPOSTIMES.COM– Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi kini dipertaruhkan, seiring dengan berkembangnya kasus yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Jampidsus Febrie Adriansyah. Kasus ini dinilai sebagai ujian besar bagi reputasi pemerintahan Prabowo dalam melawan korupsi.
Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, menyatakan bahwa Prabowo perlu turun tangan langsung untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar lebih fokus dan tegas dalam mengusut kasus-kasus korupsi yang ada. Hal ini penting untuk menjaga kehormatan dan martabat pemerintahan yang baru saja dipimpin oleh Prabowo.
“Prabowo harus mendesak KPK agar tidak ada keraguan publik terhadap keseriusan pemerintahan ini dalam memberantas korupsi,” kata Dedi, Senin (3/2/2025).
Ia menambahkan, jika hal ini tidak segera ditangani, kepercayaan publik terhadap KPK -yang telah merosot dalam beberapa tahun terakhir- dapat memengaruhi citra pemerintahan Prabowo.
Menurut Dedi, penanganan serius terhadap kasus-kasus seperti yang melibatkan Hasto Kristiyanto dan Febrie Adriansyah bisa menjadi langkah untuk menghilangkan tuduhan politisasi yang sempat dilontarkan kepada KPK, seperti dalam kasus Harun Masiku. Ia berpendapat, dengan memproses kasus-kasus tersebut secara transparan, KPK dapat menunjukkan bahwa tindakan mereka bukan bagian dari permainan politik.
Selain itu, Febrie Adriansyah, yang saat ini menjabat sebagai Jampidsus, dilaporkan ke KPK oleh Indonesia Police Watch (IPW) dan KSST terkait dugaan keterlibatannya dalam korupsi lelang barang rampasan dari kasus asuransi PT Jiwasraya. Lelang tersebut dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung pada 18 Juni 2023, yang menghasilkan satu paket saham PT GBU, yang kemudian dimenangkan oleh PT IUM.
Dedi menambahkan, untuk memulihkan kepercayaan publik, KPK harus membuktikan bahwa mereka benar-benar bekerja independen dan bebas dari kepentingan politik. (rizky)
