EKSPOSTIMES.COM- Operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang daerah. Lembaga antirasuah itu melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ke-11 sepanjang tahun 2025 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan enam orang yang diduga terlibat dalam praktik korupsi.
“Sampai saat ini, enam orang sudah diamankan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis malam.
Pernyataan itu disampaikan sekitar pukul 22.23 WIB, sekaligus merespons informasi peminjaman ruangan di Polres Hulu Sungai Utara untuk keperluan pemeriksaan awal.
Meski telah mengamankan enam orang, KPK menegaskan operasi di lapangan belum sepenuhnya rampung. Tim penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan tangkap tangan dan pendalaman perkara di wilayah tersebut. Situasi ini menandakan adanya potensi pengembangan kasus yang lebih luas, termasuk kemungkinan bertambahnya pihak-pihak yang terjaring.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Dalam rentang waktu tersebut, penyidik akan melakukan pemeriksaan intensif guna mengungkap konstruksi perkara, peran masing-masing pihak, serta aliran uang yang diduga menjadi bagian dari praktik korupsi.
OTT di Hulu Sungai Utara ini menambah panjang daftar operasi senyap KPK sepanjang 2025. Tahun ini tercatat sebagai salah satu periode paling agresif dalam sejarah penindakan KPK, dengan operasi yang menyasar berbagai level kekuasaan, mulai dari pejabat daerah, aparat penegak hukum, hingga kementerian.
Rangkaian OTT KPK tahun 2025 diawali pada Maret, ketika lembaga antirasuah menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Kasus ini menjadi alarm awal bahwa praktik korupsi di sektor infrastruktur daerah masih mengakar kuat.
Operasi kedua terjadi pada Juni 2025, terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut. Selanjutnya, pada 7–8 Agustus 2025, KPK melakukan OTT serentak di Jakarta, Kendari, dan Makassar, terkait dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
OTT berikutnya berlangsung pada 13 Agustus 2025 di Jakarta, menyangkut dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan. Tak berhenti di situ, pada 20 Agustus 2025, KPK menangkap pihak-pihak terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan.
Gelombang OTT berlanjut hingga akhir tahun. Pada 3 November 2025, KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemprov Riau. Disusul OTT terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko pada 7 November, serta penangkapan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya pada 9–10 Desember 2025.
Menjelang penutupan tahun, KPK juga melakukan OTT di Tangerang pada 17–18 Desember 2025 yang menyeret jaksa, pengacara, dan pihak swasta dengan barang bukti Rp900 juta, serta OTT di Kabupaten Bekasi pada 18 Desember 2025 yang berujung pada penyegelan ruang kerja Bupati Bekasi.
Dengan OTT ke-11 di Hulu Sungai Utara ini, KPK kembali menegaskan komitmennya bahwa penindakan korupsi tidak mengenal wilayah, jabatan, maupun waktu. Publik kini menanti, siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka dan skandal apa yang akan terungkap dari operasi terbaru ini. (tim)
