EKSPOSTIMES.COM- Tekanan fiskal kembali tercermin dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga November 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan defisit APBN telah mencapai Rp560,3 triliun, setara sekitar 2,3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Meski angka defisit membengkak, pemerintah menegaskan posisi fiskal nasional masih berada dalam koridor aman dan terkelola.
Defisit tersebut terjadi seiring laju belanja negara yang lebih cepat dibandingkan penerimaan. Hingga November 2025, pendapatan negara yang masuk ke kas negara baru mencapai Rp2.351,5 triliun. Sementara itu, belanja pemerintah telah menembus Rp2.911,8 triliun.
“Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN tercatat sebesar Rp560,3 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB. Ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN kita,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).
Selain defisit, Purbaya juga menyoroti kondisi keseimbangan primer yang masih berada di zona positif. Hingga November 2025, keseimbangan primer tercatat Rp82,2 triliun atau sekitar 74,8 persen dari target APBN tahun ini. Capaian tersebut dinilai menjadi bantalan penting bagi stabilitas fiskal, karena menunjukkan kemampuan negara membiayai belanja di luar pembayaran bunga utang.
Dari sisi penerimaan, Kementerian Keuangan mencatat realisasi pendapatan negara telah mencapai 82,1 persen dari outlook 2025. Total target penerimaan negara tahun ini dipatok sebesar Rp2.865,5 triliun. Kontributor terbesar masih berasal dari penerimaan pajak yang mencapai Rp1.634,4 triliun hingga November.
Selain pajak, penerimaan dari kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp269,4 triliun. Sementara pendapatan negara bukan pajak (PNBP) menyumbang Rp444,9 triliun. Pemerintah menilai kinerja penerimaan ini cukup solid di tengah tantangan ekonomi global, meski masih belum sepenuhnya mengejar laju belanja.
Di sisi belanja, realisasi APBN hingga November 2025 telah mencapai Rp2.911,8 triliun atau sekitar 82,5 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp3.527,5 triliun. Belanja pemerintah pusat menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp2.116,2 triliun atau 79,5 persen dari pagu.
Sementara itu, transfer ke daerah (TKD) menunjukkan penyerapan yang sangat tinggi. Hingga November, TKD telah mencapai Rp795,6 triliun atau setara 92,1 persen dari alokasi APBN 2025. Tingginya realisasi TKD mencerminkan upaya pemerintah menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Meski defisit kian melebar, pemerintah menegaskan APBN tetap menjadi instrumen utama menjaga stabilitas ekonomi, menopang pertumbuhan, dan melindungi masyarakat. Dengan sisa waktu menjelang akhir tahun anggaran, arah kebijakan fiskal ke depan akan menjadi sorotan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara belanja, penerimaan, dan keberlanjutan fiskal nasional. (tim)
