EKSPOSTIMES.COM- Pemerintah menegaskan tidak akan menggeser batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah tekanan harga energi global. Batas defisit tetap dijaga di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas.
“Defisit harus tetap di bawah 3 persen,” ujarnya seperti dikutip Jumat (20/3/2026).
Sikap itu menandai pilihan pemerintah untuk menahan ekspansi fiskal, meskipun lonjakan harga minyak dunia dipicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Alih-alih melonggarkan defisit, pemerintah mengandalkan pengetatan belanja dan optimalisasi penerimaan.
Dari sisi pengeluaran, efisiensi akan dilakukan lintas kementerian dan lembaga, terutama pada belanja operasional. Pemerintah juga mengkaji skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara, termasuk opsi bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan.
Langkah ini diproyeksikan menekan biaya operasional sekaligus menjaga produktivitas.
“Kajian masih difinalkan dan akan diumumkan setelah matang,” kata Airlangga.
Di sisi penerimaan, pemerintah membidik lonjakan harga batu bara sebagai sumber tambahan. Presiden menginstruksikan optimalisasi penerimaan dari komoditas tersebut, seiring kenaikan harga akibat gangguan pasokan energi global.
Pemerintah akan merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara tahun 2026 serta mengkaji pengenaan pajak ekspor untuk menangkap potensi keuntungan tambahan (windfall profit). Kebijakan ini diharapkan memperkuat kas negara tanpa menambah tekanan pada utang.
Selain fiskal, rapat juga menyoroti percepatan transisi energi. Pemerintah mendorong konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) guna menekan konsumsi bahan bakar minyak. Presiden menugaskan Danantara untuk mempercepat realisasi program tersebut.
Dengan strategi ini, pemerintah berupaya menjaga disiplin fiskal di tengah ketidakpastian global, sembari membuka ruang penerimaan baru dari sektor komoditas dan efisiensi belanja negara. (dtc/christian)
