EKSPOSTIMES.COM– Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina) mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap PT Pembangunan Aceh (PEMA) dan anak usahanya PT Pema Global Energi (PGE), menyusul kekhawatiran soal transparansi pengelolaan bisnis migas strategis yang nilainya triliunan rupiah. Desakan ini disampaikan langsung oleh Direktur Forbina, Muhammad Nur, SH.
“PEMA dan PGE itu bukan milik pribadi elite atau titipan caleg gagal. Ini milik rakyat Aceh. Jangan dikelola seperti warisan keluarga,” tegas Muhammad Nur dalam pernyataannya, Sabtu (10/5/2025).
Baca Juga: PEMA Luruskan Isu Surat Kaleng, Fokus Dongkrak Ekonomi Aceh di Era Kepemimpinan Baru
Ia menyebut banyak figur tidak kompeten dari kalangan eks caleg Pemilu yang kini justru menempati posisi strategis di tubuh PGE. Kondisi ini dinilainya memperburuk tata kelola dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan, terutama menyangkut dana dari pengelolaan sumber daya migas Aceh.
PGE saat ini merupakan ujung tombak bisnis PEMA, dengan 51% sahamnya dikuasai pemerintah Aceh melalui BUMD dan 49% sisanya milik swasta. Namun menurut Muhammad Nur, publik nyaris tidak mendapatkan informasi transparan tentang ke mana larinya keuntungan perusahaan tersebut.
“Transparansi itu harga mati. Kami minta akhir tahun ini ada audit menyeluruh terhadap seluruh aktivitas PEMA, termasuk PGE. Uang migas bukan untuk gaji-gaji besar, rapat mewah, dan honor elite yang merasa punya hak atas nama partai,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa banyak kebijakan PEMA saat ini seolah lepas dari kontrol publik dan DPR Aceh. Padahal, aset dan otoritas yang dikelola berasal dari mandat rakyat. Pengelolaan yang eksklusif dan politis, menurutnya, harus segera diakhiri.
“Kalau PEMA dijadikan tempat parkir politikus gagal, lalu di mana rasa hormat pada rakyat? Harus ada keadilan, harus ada pertanggungjawaban. Rakyat berhak tahu: Apa yang Aceh dapat dari PGE?”. Tegas Muhammad Nur
Muhammad Nur menegaskan, Forbina akan terus mengawal persoalan ini dan mengajak publik Aceh untuk ikut menagih akuntabilitas dan hasil konkret dari perusahaan-perusahaan milik daerah.
“Audit sekarang. Jangan tunggu sampai korupsi dan skandal meledak. Buka semua aliran dananya. Ini dana publik, bukan dana partai!” tutupnya. (Maulana)
