EKSPOSTIMES.COM- Pemerintah menegaskan sikap tegas dan tanpa kompromi terhadap praktik premanisme yang berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menegaskan bahwa negara akan bertindak keras terhadap segala bentuk penyimpangan ormas yang meresahkan masyarakat dan merusak iklim investasi nasional.
Dalam pernyataan resmi yang diterima Selasa (7/5/2025), Budi Gunawan meminta masyarakat untuk tidak takut melapor jika menemui aksi-aksi kriminal yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan ormas.
Baca Juga: Pemerintah Bentuk Desk Koordinasi, Langkah Serius Lindungi Pekerja Migran dari Perdagangan Manusia
“Jangan takut, laporkan jika melihat pemerasan, pungutan liar, atau intimidasi dalam bentuk apa pun. Negara hadir dan tidak akan mentolerir tindakan semacam itu,” tegasnya.
Sebagai mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan memastikan bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan menyeluruh tanpa pandang bulu.
Untuk mempercepat penanganan premanisme, pemerintah telah membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan. Satgas ini hasil sinergi lintas kementerian dan lembaga yang diputuskan dalam rapat koordinasi pada Senin (6/5), melibatkan Kemendagri, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, BIN, dan BSSN.
“Satgas ini menjadi ujung tombak dalam menjamin stabilitas keamanan dan menciptakan kepastian hukum demi mendukung investasi,” ujar Budi.
Ia menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan satu pun kelompok yang mencoba menguasai ruang publik melalui kekerasan, intimidasi, atau pemaksaan kehendak.
Lebih jauh, Budi Gunawan menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari agenda strategis nasional yang digariskan Presiden Prabowo Subianto—yakni menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kompetitif untuk investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri.
“Rasa aman adalah fondasi utama pertumbuhan ekonomi. Jika ada yang mengganggu stabilitas, maka kepercayaan investor pun akan luntur. Itu tidak boleh terjadi,” tegasnya lagi.
Pemerintah memastikan bahwa seluruh instrumen negara akan dikerahkan untuk menjamin bahwa tidak ada celah bagi aksi premanisme, baik yang dilakukan individu maupun berkedok ormas. (tim)
