EKSPOSTIMES.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka babak baru dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan anggota DPR RI periode 2019–2024 dengan menelusuri sumber dana yang digunakan Harun Masiku. Salah satu dugaan kuat yang kini diselidiki adalah adanya aliran uang dari mantan buronan kasus korupsi hak tagih Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, dalam keterangannya dari Jakarta, Sabtu (12/4), menyatakan bahwa penyidik menduga telah terjadi pertemuan antara Djoko Tjandra dan Harun Masiku di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, diduga kuat telah terjadi transaksi penyerahan uang.
“Nah, kami menduga bahwa di sana (Kuala Lumpur) ada perpindahan sejumlah uang yang nanti uang ini akan digunakan untuk suap,” kata Asep.
Dugaan keterlibatan Djoko Tjandra semakin diperkuat oleh hasil analisis KPK terhadap profil ekonomi Harun Masiku. Menurut Asep, dari hasil profiling, Harun diketahui tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membiayai aksi suap secara mandiri. Oleh karena itu, tim penyidik kini fokus mengungkap siapa saja yang turut menyokong keuangan Harun dalam rangka memuluskan upayanya menjadi anggota DPR RI melalui jalur ilegal.
“Kalau tidak salah, total suap yang digunakan sekitar Rp800 juta sampai Rp1 miliar. Kami sudah mengetahui sumber Rp400 juta yang berasal dari HK (Hasto Kristiyanto), dan sekarang sedang kami telusuri sisa dananya,” jelas Asep.
Uang senilai Rp400 juta tersebut kini menjadi bagian dari pembuktian dalam persidangan yang sedang berlangsung. Sementara sisa dana yang diduga mencapai hampir Rp1 miliar tengah dicari jejak asal-usulnya. Dalam proses inilah nama Djoko Tjandra mencuat.
Djoko Tjandra sendiri telah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi pada Rabu (9/4) lalu. Meski demikian, usai menjalani pemeriksaan, Djoko kepada wartawan mengaku tidak mengenal Harun Masiku. Namun, pernyataan ini bertolak belakang dengan dugaan KPK tentang adanya pertemuan fisik antara keduanya di luar negeri.
“Ini yang sedang kami perdalam. Ada hubungan apa nanti ke belakangnya,” kata Asep, menegaskan bahwa penyidik masih akan menggali lebih dalam soal potensi jaringan pendukung Harun Masiku.
Kasus yang menjerat Harun Masiku berawal dari upaya ilegalnya untuk menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024 melalui pergantian antarwaktu (PAW) di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam proses tersebut, ia diduga memberikan suap kepada salah satu komisioner KPU. Namun, hingga kini Harun Masiku tak pernah memenuhi panggilan KPK dan resmi masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.
KPK telah menunjukkan keseriusannya dalam menelusuri kasus ini dengan menetapkan dua tersangka baru dalam pengembangan perkara Harun Masiku. Mereka adalah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan advokat Donny Tri Istiqomah (DST).
“Dalam rangkaian pengembangan penyidikan, ditemukan ada permintaan dari Saudara DST kepada Saudara HM (Harun Masiku) untuk mengurus sesuatu,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Rabu lalu.
Baca Juga: Djoko Tjandra Diperiksa KPK Terkait Skandal Suap PAW DPR, Tegaskan Tak Kenal Harun Masiku
Meskipun penyidikan masih berlangsung, KPK belum bersedia mengungkap detail lebih lanjut mengenai dugaan aliran dana dari Djoko Tjandra dalam pertemuan di Kuala Lumpur. Namun, penelusuran ini menjadi sorotan publik karena menyangkut dua nama besar yang sebelumnya sudah terlibat dalam kasus korupsi tingkat tinggi.
Sementara itu, pemeriksaan terhadap Djoko Tjandra oleh KPK menjadi momen penting, mengingat latar belakangnya sebagai tokoh sentral dalam skandal korupsi Bank Bali yang sempat mengguncang negeri ini. Setelah sempat buron dan akhirnya ditangkap, Djoko kini kembali dipanggil hukum untuk menjelaskan posisinya dalam pusaran kasus baru.
KPK menegaskan komitmennya untuk terus mengejar Harun Masiku dan mengungkap seluruh aktor di balik skema suap dalam kasus ini. Penelusuran terhadap jaringan keuangan yang mendanai pelarian dan aksi Harun menjadi salah satu strategi penting KPK dalam membongkar skandal politik uang yang merusak integritas demokrasi Indonesia.
Seiring berkembangnya penyidikan, publik menanti langkah tegas berikutnya dari KPK, termasuk potensi penetapan tersangka baru jika ditemukan cukup bukti adanya keterlibatan pihak-pihak lain dalam mendukung Harun Masiku. (*/Riz)
