EKSPOSTIMES.COM- Rekomendasi Komisi III DPR RI untuk memberantas tambang emas ilegal di Sulawesi Utara tampaknya hanya jadi angin lalu bagi aparat penegak hukum. Meski sudah terang-terangan didesak, aksi nyata di lapangan belum membuahkan hasil. Haji Pandi, bos tambang emas tanpa izin, masih bebas merajalela mengeruk material emas di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Padahal, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum pada 12 Maret 2025, Komisi III DPR RI menegaskan agar aparat segera menindak tambang emas ilegal yang kian menggila. Tapi realitas berbicara lain. Di bawah kepemimpinan Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Harry Langie, tambang emas ilegal dengan alat berat justru semakin berkembang pesat.
Berdasarkan informasi yang masuk Redaksi EksposTimes.com, Jumat (28/3), menyebutkan bahwa di lokasi Darelupang, aktivitas PETI dengan alat berat masih berlangsung tanpa hambatan. Delapan unit ekskavator terus mengeruk perut bumi, seolah hukum hanya mitos belaka.
“Mereka bekerja siang dan malam tanpa tersentuh hukum. Lokasinya memang tersembunyi, tapi bukan berarti tak terlihat,” ungkap sumber terpercaya yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Tak hanya di Darelupang, PETI juga menggeliat di Entanah Mahamu dan Kampung Bowone. Namun, aktivitas di dua lokasi ini mendadak surut setelah insiden penembakan di lokasi PETI Ratatotok Mitra, yang menewaskan Fedro Tongkotow, warga Desa Basaan oleh ‘anak buah’ Kapolda Sulut.
Namun, tak semua pemain tambang ilegal memilih tiarap. Haji Pandi justru semakin bebas beroperasi.
“Saat ini tinggal Haji Pandi yang masih gaspol di lokasi. Seolah ada kekuatan besar yang membekingi,” kata sumber tersebut.
Sementara itu, tambang rakyat di Kampung Ngalipaeng juga kembali berdenyut. Bukan rahasia lagi, diduga ada oknum aparat yang berperan sebagai penanggung jawab atau pemodal.
Baca Juga: Kapolda Langie “Abaikan” Asta Cita Presiden Prabowo, Tambang Emas Ilegal Mekar di Sulut
Padahal, dalam Asta Cita Presiden, pemberantasan tambang ilegal menjadi prioritas utama guna menghentikan kebocoran sumber daya alam (SDA). Komisi III DPR RI pun sudah berkali-kali menekan agar aparat bertindak tegas.
Tapi fakta di lapangan seolah menunjukkan, hukum bisa dinegosiasi.
Ketika pertama kali menjabat, Irjen Pol Roycke Langie sesumbar akan menindak tegas PETI dan menjaga lingkungan. Ia bahkan berjanji akan melanjutkan kebijakan Kapolda sebelumnya, Irjen Pol Yudhiawan, dalam memerangi tambang ilegal.
“Tindakan yang sudah dilakukan oleh Kapolda sebelumnya akan saya teruskan. Mengenai PETI, saya akan memastikan bahwa aktivitas tambang ini tidak lagi merusak lingkungan,” ujar Langie, September 2024.
Tapi, janji tinggal janji. PETI di Sulut masih merajalela, ekskavator masih berdansa di tengah malam, dan hukum? Seolah bisa dibeli.
Bukan hanya di Kepulauan Sangihe, PETI alat berat juga dikabarkan terus berlangsung di Kabupaten Bolsel. (tim)
