EKSPOSTIMES.COM- Di tengah status darurat banjir dan longsor yang menenggelamkan 11 kecamatan di Aceh Selatan, langkah Bupati Mirwan MS terbang ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah justru membuat kursinya di Partai Gerindra terlepas.
DPP Gerindra resmi mencopot Mirwan dari jabatan Ketua DPC Aceh Selatan setelah rangkaian keputusan dan manuvernya dinilai bertolak belakang dengan semangat penanganan bencana.
Sekjen Gerindra Sugiono menyebut keputusan itu diambil setelah partai menerima laporan lengkap soal keberangkatan Mirwan ke Mekah pada masa krisis.
“Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan. Karena itu, DPP Gerindra memutuskan memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” ujarnya, Jumat (5/12).
Nama Mirwan mulai disorot setelah ia menandatangani surat ketidaksanggupan penanganan tanggap darurat banjir dan longsor bernomor 360/1315/2025, pada Kamis (27/11). Hanya lima hari berselang, Selasa (2/12), Mirwan justru berangkat umrah bersama keluarga, sementara ratusan warga Trumon masih bertahan di tenda-tenda pengungsian.
Keputusan itu memicu kemarahan warga. Aceh saat ini berada dalam status darurat hidrometeorologi, dan publik menilai pemimpin daerah seharusnya berada di garda depan, bukan meninggalkan wilayah ketika krisis belum mereda.
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Aceh Selatan, Denny Saputra, tak membantah keberangkatan Mirwan. Ia beralasan kondisi Aceh Selatan “sudah stabil” dan debit air di sejumlah wilayah telah surut.
“Keberangkatan Bupati setelah melihat situasi umum yang sudah membaik,” kata Denny.
Namun narasi itu bertabrakan dengan langkah Pemerintah Aceh. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, secara tegas menolak permohonan izin perjalanan luar negeri Mirwan sejak 24 November. Pemerintah Aceh menilai kondisi daerah belum memungkinkan seorang kepala daerah meninggalkan wilayah untuk urusan pribadi.
“Permohonan tersebut tidak dikabulkan atau ditolak,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA.
Ia menegaskan Aceh Selatan termasuk wilayah yang terdampak paling parah, dan Bupati sendiri telah menetapkan status tanggap darurat.
Mualem, menurut MTA, akan memberikan teguran langsung kepada Mirwan karena dinilai mengabaikan penolakan resmi tersebut.
Pencopotan Mirwan oleh Gerindra menjadi sinyal keras, terutama di tengah publik yang menuntut keseriusan pemerintah dalam menghadapi bencana tahunan di Aceh. Keputusan ini juga memperlihatkan posisi partai yang berusaha menjaga citra kepemimpinan daerah, sekaligus merespons tekanan masyarakat yang menilai langkah Mirwan tak sensitif pada penderitaan warganya.
Kasus ini berpotensi menjadi preseden baru tentang kedisiplinan kepala daerah di tengah bencana, sekaligus memberi pesan bahwa manuver politik dan kebijakan pribadi pejabat publik kini tak lagi luput dari sorotan publik, terutama ketika ribuan warga sedang menunggu kehadiran pemimpinnya di lapangan. (cnn)
