EKSPOSTIMES.COM- Gelombang pekerja ilegal asal Sulawesi Utara (Sulut) yang terlantar dan mengalami penyiksaan di Kamboja mengundang kemarahan anggota DPRD Sulut, Louis Carl Schramm.
Ia mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Sulut untuk bertindak tegas terhadap agen-agen tenaga kerja yang dengan licik memberangkatkan warga tanpa prosedur resmi.
“Polda Sulut harus segera turun tangan! Tangkap para agen yang mengirim warga Sulut ke Kamboja secara ilegal,” tegas Louis dalam pernyataannya, Senin (17/3/2025).
Baca Juga: Sulut Perkuat Transparansi dalam Penerimaan Murid Baru 2025
Menurut Ketua Fraksi Gerindra Sulut ini, para agen tenaga kerja ilegal kerap lepas tangan begitu para pekerja menghadapi masalah di negeri orang.
“Kasus ini harus segera ditindaklanjuti agar tidak ada lagi masyarakat Sulut yang tertipu dan menderita,” tambahnya.
Lebih mencengangkan lagi, Louis mengungkapkan bahwa beberapa agen diduga menggunakan nama Gubernur Sulut Yulius Selvanus K (YSK) dan bahkan Presiden Prabowo Subianto dalam proses perekrutan. Salah satu agen yang menjalankan modus ini diketahui beroperasi di Kota Bitung.
Baca Juga: Pemerintah Bentuk Desk Koordinasi, Langkah Serius Lindungi Pekerja Migran dari Perdagangan Manusia
“Ini benar-benar keterlaluan! Gubernur YSK dan Presiden Prabowo tidak pernah terlibat dalam pengiriman tenaga kerja ilegal. Siapapun yang mencatut nama mereka harus segera ditangkap!” ujar Ketua DPC Gerindra Manado ini dengan nada geram.
Ia menegaskan bahwa seorang kepala negara maupun gubernur tentu tidak akan tega mengirim rakyatnya untuk menjadi korban eksploitasi di negeri asing. Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini hingga tuntas.
Di tengah polemik ini, nasib puluhan warga Sulut yang masih tertahan di Kamboja semakin memprihatinkan. Terkendala biaya tiket dan administrasi, mereka tak bisa pulang ke tanah air.
“Saat ini ada 34 orang yang tergabung dalam komunitas kami yang masih tertahan. Itu belum termasuk mereka yang belum terdata. Mereka sekarang berada di KBRI Kamboja, berharap bisa segera dipulangkan,” ujar perwakilan Relawan Kemanusiaan Kamboja yang mengadukan nasib mereka ke DPRD Sulut.
Desakan dari DPRD Sulut ini diharapkan menjadi alarm bagi aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas sindikat pengiriman pekerja ilegal dan memastikan kepulangan warga Sulut yang masih terjebak di Kamboja. (*/riz)
