EKSPOSTIMES.COM- Kepolisian Daerah Sulawesi Utara memperketat fungsi pengawasan internal menyusul masih tingginya angka pelanggaran disiplin dan kode etik di lingkungan kepolisian. Sepanjang Januari 2025 hingga Maret 2026, tercatat 388 kasus pelanggaran yang melibatkan personel di tingkat Polres hingga satuan kerja Polda.
Data tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Tahun Anggaran 2026 yang dibuka Wakapolda Sulut Brigjen Pol Awi Setiyono di Manado, Rabu (1/4/2026).
Dari total kasus itu, sebanyak 258 pelanggaran terjadi di jajaran Polres, sementara 130 kasus lainnya berasal dari satuan kerja di tingkat Polda. Angka tersebut dinilai mencerminkan masih lemahnya pengawasan internal sekaligus menjadi peringatan bagi fungsi pengamanan internal Polri.
“Meningkatnya angka pelanggaran ini harus dijawab dengan pengawasan yang lebih proaktif,” kata Brigjen Pol Awi saat membacakan sambutan Kapolda Sulut.
Ia menegaskan, fungsi Propam tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga harus mengedepankan pencegahan melalui pembinaan berkelanjutan dan pengawasan melekat terhadap personel.
Menurut dia, Propam memegang peran strategis dalam menjaga integritas dan marwah institusi kepolisian. Karena itu, setiap anggota Propam dituntut menjadi teladan dalam disiplin, etika, dan profesionalitas.
“Penanganan pelanggaran harus dilakukan secara tegas, objektif, dan transparan agar memberi efek jera,” ujarnya.
Rakernis yang diikuti pejabat utama Polda, jajaran Kasi Propam Polres, hingga Kanit Provos itu juga menjadi forum evaluasi kinerja sekaligus penyusunan strategi pengawasan ke depan di tengah kompleksitas tantangan tugas kepolisian.
Selain peningkatan kapasitas pengawasan internal, forum tersebut menekankan pentingnya inovasi dalam layanan pengaduan masyarakat serta penguatan kemampuan penyelidikan internal. Sinergi dengan Polisi Militer TNI dan pengawas eksternal juga didorong untuk memperkuat akuntabilitas institusi. (jenglen)
