EKSPOSTIMES.COM- Kerusakan jalan yang belum tertangani dan mencuatnya dugaan monopoli proyek menjadi sorotan dalam satu tahun kepemimpinan Bupati Robby Dondokambey (RD) bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang (Vasung). Dua persoalan ini dinilai mencerminkan masalah serius dalam tata kelola pembangunan di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.
Persoalan infrastruktur bahkan telah menelan korban jiwa. Queency Tumonggor (12), siswi sekolah dasar, meninggal dunia setelah terjatuh dari sepeda motor akibat jalan berlubang di Kelurahan Tuutu, Kecamatan Tondano Barat, Minggu (15/3). Korban mengalami cedera kepala berat setelah terbentur aspal.
Saat kejadian, korban dibonceng ibunya dari Kelurahan Tounsaru menuju Kelurahan Wengkol, Kecamatan Tondano Timur. Insiden ini mempertegas risiko yang dihadapi masyarakat akibat kondisi jalan yang rusak.
Keluhan serupa disampaikan warga di sejumlah titik lain. Jalan berlubang dilaporkan terdapat di kawasan Pasar Baru Langowan. Di Desa Passo, Kakas Barat warga menanam tanaman di tengah jalan sebagai penanda lubang. Sementara ruas jalan Gunung Potong menuju kawasan kampus Universitas Negeri Manado (Unima) juga mengalami kerusakan yang mengganggu mobilitas.
Di tengah persoalan infrastruktur, dugaan monopoli proyek dalam pengadaan barang dan jasa turut mencuat. Seorang kontraktor berinisial Hae disebut-sebut menguasai banyak paket pekerjaan melalui sejumlah perusahaan berbeda yang diduga hanya dipinjam namanya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, secara administratif proyek-proyek tersebut tersebar di berbagai perusahaan. Namun pelaksanaannya di lapangan diduga berada dalam satu kendali.
Sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan, pola itu memungkinkan satu pihak memperoleh banyak proyek dalam satu tahun anggaran.
“Ambil paket terlalu banyak. Akhirnya tak terkejar,” ujarnya.
Pola tersebut diduga telah berlangsung sejak Robby Dondokambey masih menjabat sebagai wakil bupati. Skema “pinjam perusahaan” disebut menjadi cara untuk mengakali pembatasan jumlah paket pekerjaan yang dapat dimenangkan satu penyedia.
Dampaknya mulai terlihat pada progres pekerjaan. Sejumlah proyek yang dibiayai APBD 2025, termasuk rehabilitasi puskesmas dan sekolah, dilaporkan belum rampung hingga awal 2026 meskipun masa kontrak telah berakhir.
Nama Hae juga dikaitkan dengan sejumlah proyek bernilai besar, seperti pembangunan rumah dinas bupati sekitar Rp2,5 miliar, rumah dinas Ketua DPRD sekitar Rp1,5 miliar, serta pembangunan gedung perpustakaan daerah yang nilainya mencapai sekitar Rp14 miliar.
Selain itu, proyek perpustakaan daerah tahun anggaran 2024 senilai Rp9,5 miliar sebelumnya sempat menjadi temuan audit BPK. Meski telah diklaim ditindaklanjuti, temuan tersebut belum sepenuhnya meredam kecurigaan publik.
Beredar pula informasi mengenai kedekatan antara Hae dan Robby Dondokambey yang disebut-sebut memberi ruang lebih luas dalam mengakses proyek strategis daerah. Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah daerah maupun pihak terkait.
Aktivis antikorupsi Sulawesi Utara, Risat Sanger menilai, dua persoalan yang kian menjadi sorotan itu menjadi potret buram setahun lebih Bupati Bupati Robby Dondokambey dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang memimpin Minahasa.
Sedangkan, terkait dugaan penguasaan proyek kata Risat, perlu ditelusuri secara menyeluruh.
“Jika benar terjadi, praktik itu mencederai prinsip transparansi dan persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa,” kata Risat. (tim)
