EKSPOSTIMES.COM- Sebanyak 131 desa di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, memasuki tahapan awal Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) serentak tahun 2026. Pemerintah kabupaten menekankan disiplin penyelenggaraan, netralitas aparat, serta pengendalian potensi konflik sebagai prasyarat utama menjaga kualitas demokrasi desa.
Peluncuran tahapan ditandai dengan sosialisasi resmi yang digelar di Wale Ne Tou, Tondano, Selasa (17/3/2026), dipimpin Bupati Minahasa Robby Dondokambey bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang dan Sekretaris Daerah Lynda Watania, dihadiri jajaran Forkopimda serta perangkat daerah.
Simbolisasi dimulainya tahapan dilakukan melalui penyerahan kotak suara dari Ketua KPU Minahasa kepada Bupati. Pemerintah menempatkan momen ini sebagai titik awal konsolidasi penyelenggara sekaligus penguatan legitimasi proses di tingkat desa.
Asisten I Sekretariat Daerah Minahasa, Riviva Maringka, menilai Pilhut tidak sekadar agenda rutin administratif, melainkan instrumen strategis dalam memastikan kualitas pelayanan publik di desa. Ia menegaskan, proses yang transparan dan akuntabel menjadi kunci untuk menekan potensi konflik horizontal dan menjaga tata kelola keuangan desa.
“Pemilihan yang terbuka akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjadi fondasi stabilitas sosial di desa,” ujar Maringka.
Bupati Robby Dondokambey mengingatkan agar standar penyelenggaraan yang pernah mendapat apresiasi pemerintah pusat dapat dipertahankan. Pada periode sebelumnya, pelaksanaan Pilhut di Minahasa dinilai tertib dan transparan serta menjadi rujukan nasional.
Menurut dia, tantangan Pilhut 2026 bukan hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada konsistensi menjaga integritas seluruh pihak. Aparatur pemerintah diminta menjaga jarak dari kepentingan politik praktis, sementara panitia diwajibkan bekerja profesional.
“Netralitas adalah harga mati. Tanpa itu, kepercayaan publik akan runtuh,” kata Dondokambey.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya kearifan lokal “Torang Samua Basudara” sebagai penyangga sosial dalam menghadapi perbedaan pilihan politik di tingkat desa.
Di sisi lain, pemerintah daerah mengingatkan pelaksanaan tahapan Pilhut beririsan dengan sejumlah agenda keagamaan, mulai dari masa Paskah, Ramadan dan Idul Fitri, hingga Nyepi. Kondisi ini dinilai rawan jika tidak diantisipasi dengan pengendalian situasi keamanan dan ketertiban.
Pemkab Minahasa mendorong sinergi antara penyelenggara, peserta, dan masyarakat agar proses Pilhut berjalan tanpa gangguan serta menghasilkan kepemimpinan desa yang memiliki legitimasi kuat. (christian)
