EKSPOSTIMES.COM- Anggaran pendidikan di Kabupaten Minahasa kembali tercoreng. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelebihan pembayaran dengan nilai mencengangkan pada sejumlah proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah yang dibiayai Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dalam laporan resmi yang diterima Redaksi EksposTimes.com, Kamis (28/8), BPK mencatat sedikitnya tujuh proyek pendidikan sarat penyimpangan. Salah satunya proyek pembangunan ruang kelas baru, sarana-prasarana, dan toilet di SD Negeri 2 Tondano senilai Rp2,19 miliar.
Baca Juga: Kadis PUPR Tersudut Skandal Proyek 2024, Miliaran Bocor, Bupati Minahasa Ancam Copot Pejabat
Meski baru 30 persen pekerjaan berjalan, kontraktor CV FJ sudah menerima kelebihan bayar Rp55 juta.
Modus serupa juga terjadi di sekolah lain. Rehabilitasi ruang kelas SD Inpres Kiawa 1 oleh CV Dai senilai Rp735 juta kelebihan bayar Rp10 juta lebih. Proyek SMP Nasional Kawangkan menelan dugaan kerugian Rp32 juta, sementara rehabilitasi SMP Negeri 1 Sonder oleh CV JCA tercatat kelebihan bayar Rp64 juta.
Lebih parah lagi, tiga proyek di SD Inpres Raringis, masing-masing pembangunan ruang guru, ruang perpustakaan, dan laboratorium komputer, sudah dibayar lunas 100 persen, padahal masih ditemukan kelebihan pembayaran mulai Rp12 juta hingga Rp19 juta per proyek.
Temuan ini memperlihatkan lemahnya pengawasan serta dugaan kuat adanya pola bancakan anggaran pendidikan. Nama CV Dai bahkan muncul berulang kali dalam daftar proyek bernilai miliaran, memunculkan pertanyaan publik, apakah hanya kebetulan, atau ada jejaring kepentingan yang bermain?
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan Minahasa, Tommy Wuwungan, memilih jawaban normatif.
“Sesuai ketentuan sudah kami lakukan untuk pihak ketiga menyelesaikan,” ucapnya singkat.
Baca Juga: BPK Bongkar Borok Keuangan Minahasa, Miliaran Rupiah Raib, Bupati Siap Guncang Kursi Pejabat
Pernyataan itu justru menambah tanda tanya. Bagaimana mekanisme penyelesaian? Apakah uang rakyat benar-benar dikembalikan, atau hanya berhenti pada retorika?
Skandal ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan Minahasa di bawah kepemimpinan Bupati Robby Dondokambey . Ironis, ketika ribuan siswa masih belajar di ruang reyot, dana pendidikan justru “disedot” kontraktor dan oknum tertentu. (christian)
