EKSPOSTIMES.COM- Suasana Rapat Kerja Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, mendadak memanas, Rabu (2/7/2025). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tiba-tiba meluapkan kemarahannya di hadapan anggota dewan. Penyebabnya? Data tidak sinkron soal jumlah desa yang menjadi target program swasembada energi nasional.
Awalnya, Bahlil dengan penuh semangat memaparkan visi besar Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan desa-desa di Indonesia mandiri dalam hal energi. Namun, semangat itu berubah menjadi kekecewaan mendalam saat ia menyadari data yang diterimanya dari internal Kementerian ESDM dan PLN tak kunjung seragam.
Baca Juga: Bahlil Minta Masyarakat Tetap Gunakan BBM Pertamina, Jamin Kualitas Tak Berubah
“Nah, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, atas arahan dan visi besar Presiden tentang swasembada energi, jadi energi ini harus juga diletakkan di desa-desa,” tutur Bahlil mengawali paparannya.
Namun dalam waktu singkat, nada bicara Menteri ESDM itu berubah tajam. Ia mempertanyakan ketidaksesuaian jumlah desa yang disampaikan PLN dengan data kementerian. Versi Kementerian ESDM, ada sekitar 5.600 desa yang menjadi target. Namun laporan dari PLN menyebutkan jumlah mencapai 10.000 desa.
“Tapi saya dapat laporan katanya PLN 10 ribu desa ya? Oh 10 ribu? Ini tambang? 10 ribu?” ucap Bahlil dengan wajah kebingungan yang segera berubah menjadi ketegasan.
Tak lama berselang, ia langsung menyindir keras bawahannya dan direksi PLN.
“Ini enggak tahu Dirjen saya yang enggak benar atau Dirut PLN-nya yang enggak benar. Kalian habis ini ketemu sama saya. Kurang ajar kalian ini! Masih mau jadi Dirjen kau?” tegas Bahlil, membuat suasana rapat menjadi hening.
Amarah Bahlil memuncak saat menegaskan bahwa data yang diterimanya tak pernah diperbarui oleh jajarannya. Bahkan, ia menyebut bahwa Direksi PLN tampaknya belum siap dan masih membawa materi yang belum solid, meski Dirut PLN, Darmawan Prasodjo, sudah lama menjabat.
“Ini direksi PLN kelihatannya baru juga, jadi materinya baru. Padahal Dirut-nya cuma satu, enggak berubah-ubah,” kritiknya tajam.
Di balik kemarahan itu, Bahlil tetap menegaskan arah kebijakan Presiden Prabowo, desa-desa yang belum teraliri listrik harus menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tanpa harus menunggu jaringan utama dari kota atau kabupaten.
“Kalau dia mempergunakan PLTS, maka jaringan lokal saja yang kita pakai,” jelasnya.
Ia menambahkan, skema pendanaan akan dibahas lintas kementerian dan tidak seluruhnya dibebankan ke anggaran PLN.
Baca Juga: Bahlil Lahadalia Tegaskan Penertiban Penyaluran Solar Subsidi
“Selama ini ditaruh di PLN, dianggap itu anggaran PLN. Itu anggaran negara! Dan programnya harus mengikuti by design rencana pemerintah yang diputuskan oleh Bapak Presiden dengan melihat skala prioritas,” tandas Bahlil.
Pernyataan ini menjadi sinyal tegas bahwa Bahlil tidak akan mentolerir lagi koordinasi yang lemah di tengah misi strategis membangun kedaulatan energi di pedesaan. Kini, semua mata tertuju pada tindak lanjut dari Menteri ESDM terhadap anak buah dan mitra strategisnya, apakah akan ada evaluasi besar-besaran?. (*/tim)
