EKSPOSTIMES.COM- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Nasir Djamil, menegaskan bahwa DPR tidak terkena kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Meski Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penghematan APBN 2025 sebesar Rp306,69 triliun, pagu anggaran DPR tetap berada di angka Rp6,6 triliun.
Nasir menjelaskan bahwa RUU APBN 2025 telah disahkan pada September 2024, sebelum Presiden dan Wakil Presiden terpilih mulai menjalankan pemerintahan selama lima bulan. Kemudian, pada 22 Januari 2025, terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang memerintahkan efisiensi belanja negara.
“Instruksi penghematan ini berdampak pada banyak kementerian dan lembaga, tapi ada 16 K/L yang tidak terkena pemangkasan, salah satunya DPR,” ujar Nasir dalam program Political Show pada Senin (10/2) malam.
Menurut Nasir, DPR telah menyampaikan kepada pemerintah bahwa anggarannya tidak boleh dipangkas karena sebagian besar kegiatan dewan berfokus di daerah pemilihan masing-masing anggota.
“Kegiatan-kegiatan DPR difokuskan untuk kepentingan daerah pemilihan anggota, jadi anggaran ini tetap diperlukan,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa dibandingkan dengan total APBN yang mencapai Rp3.000 triliun lebih, anggaran DPR sebesar Rp6,6 triliun tergolong kecil.
Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, yang menargetkan efisiensi belanja APBN dan APBD tahun ini.
Kebijakan ini berdampak pada banyak kementerian dan lembaga negara yang kini harus melakukan penyesuaian dalam operasionalnya. Namun, DPR tetap menjadi salah satu lembaga yang tidak terkena dampak pemangkasan anggaran. (Tim)
