EKSPOSTIMES.COM- Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri memperkuat pengawasan internal di jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Utara melalui supervisi kewilayahan fungsi Propam Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Markas Polda Sulut, Rabu (20/5/2026).
Supervisi dipimpin Ketua Tim Divpropam Polri Kombes Pol Dedy Darmawansyah dan diikuti personel Bidpropam Polda Sulut, Provos Satbrimob, Ditpolairud, serta SPN Polda Sulut. Kegiatan itu difokuskan pada penguatan pengawasan internal, penegakan disiplin, dan evaluasi pelaksanaan kode etik profesi Polri di tingkat kewilayahan.
Kabid Propam Polda Sulut Kombes Pol Reindolf Unmehopa mengatakan, supervisi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat profesionalisme anggota Polri di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap pelayanan kepolisian yang transparan dan akuntabel.
“Pengawasan internal harus berjalan efektif agar pelaksanaan tugas anggota di lapangan tetap profesional, humanis, dan sesuai aturan,” kata Reindolf.
Menurut dia, fungsi Propam memegang peran sentral dalam menjaga disiplin dan marwah institusi melalui pengawasan perilaku anggota serta penegakan kode etik. Karena itu, penguatan fungsi pengawasan dinilai penting untuk mencegah pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap Polri.
Dalam supervisi tersebut, tim Divpropam Polri memberikan evaluasi dan arahan teknis terkait pelaksanaan fungsi pengamanan internal di lingkungan Polda Sulut. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian antara lain efektivitas pengawasan personel, mekanisme penanganan pelanggaran, serta langkah pencegahan melalui pendekatan pembinaan dan edukasi.
Reindolf menegaskan, Polda Sulut berkomitmen melakukan pembenahan sistem pengawasan dan pengendalian internal secara berkelanjutan guna memperkuat integritas personel di seluruh jajaran.
Supervisi kewilayahan itu sekaligus menjadi bagian dari langkah konsolidasi internal Polri untuk memastikan pengawasan terhadap anggota berjalan lebih ketat di tengah sorotan masyarakat terhadap profesionalisme aparat penegak hukum. (jenglen)
