EKSPOSTIMES.COM- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semula digadang-gadang sebagai simbol kepedulian negara terhadap gizi anak sekolah, kini berubah jadi sumber kegelisahan. Kasus keracunan akibat makanan program ini terus bermunculan di berbagai daerah, namun publik masih dibutakan oleh data yang tak kunjung dibuka.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui pihaknya telah rutin melaporkan data keracunan MBG kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, publik tetap tak bisa mengakses informasi tersebut.
“Sudah ada datanya, sudah kita share sama BGN. Nanti yang mengeluarkan BGN, tapi datanya kita tiap hari sudah masuk,” ujar Budi di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Budi menjelaskan, laporan tersebut bersumber dari puskesmas yang terhubung dengan sekolah penerima MBG.
“Sekarang tinggal dicocokkan SPPG-nya (Satuan Pelaksana Program Gizi), kita sudah link ke sekolahnya, tinggal link ke SPPG-nya,” katanya.
Baca Juga: Kasdam Tinjau Program MBG di SD Kartika XXI-1, Menyapa dan Memotivasi Siswa
Namun, di balik penjelasan teknis itu, pertanyaan besar muncul, mengapa data yang menyangkut kesehatan publik justru dikunci rapat?
Budi beralasan, transparansi data berada di bawah kewenangan BGN, bukan Kemenkes.
“Nanti BGN yang buka,” tegasnya.
Ia menambahkan, keputusan untuk mempublikasikan data akan dibahas bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan.
“Nanti sama-sama sama Pak Menko kita atur kapan dibuka,” ujarnya.
Pernyataan itu sontak menimbulkan tanda tanya. Di tengah meningkatnya kasus keracunan makanan sekolah di berbagai daerah, pemerintah justru tampak gamang dalam membuka informasi ke publik. Padahal, transparansi data menjadi kunci untuk mencegah kepanikan dan memastikan evaluasi yang cepat terhadap penyedia makanan program MBG.
Sebelumnya, Budi sempat menegaskan perlunya pembaruan data harian atau mingguan, terinspirasi dari pengalaman pandemi Covid-19.
“Kami harapkan nanti bisa seperti saat Covid-19, ada update harian atau mingguan, biar masyarakat tahu perkembangan kasusnya,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkes, Kamis (2/10/2025) lalu.
Namun, semangat keterbukaan itu kini seolah terbentur dinding birokrasi antar-lembaga.
Di sisi lain, sejumlah pengamat gizi menilai pemerintah harus segera membuka data secara real time, terutama untuk daerah yang berulang kali mengalami kasus keracunan. Tanpa itu, masyarakat hanya bisa menebak-nebak dan kepercayaan publik terhadap program MBG bisa runtuh seketika.
Program yang semestinya menjadi ikon perbaikan gizi nasional, kini malah diselimuti aroma ketertutupan dan krisis kepercayaan.
Sementara itu, data ada tapi publik masih menunggu pintu transparansi benar-benar dibuka. (*/Tim)
