EKSPOSTIMES.COM – Gelombang tuntutan reformasi kepolisian kembali menguat setelah demonstrasi akhir Agustus lalu menelan korban jiwa. Di tengah sorotan publik, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Komite Reformasi Polri. Nama-nama besar pun disebut, termasuk mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang ditawari bergabung.
Mahfud, pakar hukum tata negara yang pernah menjabat Menko Polhukam periode 2019–2024, secara gamblang menguraikan tiga pilar pokok yang mesti dibenahi bila Polri sungguh-sungguh ingin direformasi. Hal itu ia sampaikan saat berbicara di Universitas Andalas (UNAND), Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (26/9/2025).
“Jadi, ada tiga pilar ya. Pertama itu terkait struktural yang menyangkut kelembagaan,” kata Mahfud. Ia menekankan pembenahan organisasi dan tata kelola Polri sebagai fondasi awal.
Pilar kedua, menurut Mahfud, adalah reformasi instrumental yang menyasar aturan-aturan internal Korps Bhayangkara agar lebih jelas, tegas, dan adil.
Namun yang paling ia soroti justru pilar ketiga: reformasi kultur.
“Di sinilah masalah terbesar kita. Masih ada perlindungan terhadap penjahat, nepotisme dalam jabatan, mutasi yang tidak transparan, kenaikan pangkat dan rekrutmen perwira yang dilakukan dengan cara kotor,” ungkap Mahfud. Ia bahkan menyebut praktik politik turut membayangi tubuh kepolisian.
Mahfud menyatakan pilar struktural dan instrumental relatif lebih mudah diperbaiki karena fondasinya sudah ada. Tetapi tanpa pembenahan kultur, reformasi Polri hanya akan menjadi slogan.
Ia juga mengaku sudah menerima banyak laporan langsung, baik dari masyarakat maupun anggota Polri yang merasa menjadi korban ketidakadilan.
“Saya kira itu nanti yang perlu dijadikan fokus untuk langkah-langkah pemerintah dalam melakukan reformasi kepolisian,” saran Mahfud.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Mahfud telah menyatakan kesediaan bergabung dalam Komite Reformasi Polri.
“Alhamdulillah, beliau menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung,” kata Prasetyo.
Pembentukan komite ini muncul di tengah keprihatinan publik terhadap kinerja dan citra Polri, terlebih setelah unjuk rasa besar akhir Agustus lalu. Komite Reformasi Polri diharapkan menjadi momentum pembenahan serius Korps Bhayangkara bukan sekadar tim ad hoc yang hilang ditelan waktu.
Publik kini menunggu langkah nyata Presiden Prabowo dalam memilih figur-figur komite dan mengeksekusi rekomendasi mereka. Tiga pilar Mahfud MD menjadi alarm keras bahwa reformasi Polri bukan hanya soal struktur dan aturan, tetapi juga mentalitas yang mengakar. (*/tim)
