EKSPOSTIMES.COM– Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden RI Prabowo Subianto menghapus tantiem bagi komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama bagi perusahaan yang merugi atau hanya mencatat keuntungan tipis.
Menurut Puan, kebijakan tersebut selaras dengan semangat efisiensi dan pengelolaan keuangan negara yang berpihak kepada rakyat.
“Ada baiknya kalau keuntungan yang disampaikan oleh Presiden untung betulan, bukan akal-akalan dan bisa dikembalikan kepada negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Baca Juga: Prabowo Sindir Komisaris BUMN: Untung Harus Nyata, Bukan Rekayasa
Puan juga menepis anggapan bahwa kebijakan penghapusan tantiem bertentangan dengan keputusan Presiden Prabowo yang menempatkan wakil menteri sebagai komisaris di sejumlah BUMN. Menurutnya, yang menjadi perhatian Presiden bukanlah jabatan komisaris itu sendiri, melainkan praktik pemberian tantiem yang tak sejalan dengan kinerja perusahaan.
“Yang menjadi masalah adalah kalau perusahaan tidak untung atau untungnya hanya sedikit, namun hasil keuntungannya itu kemudian harus diberikan kepada komisaris atau direksi,” tegas Puan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam pidato RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan BUMN. Ia menilai banyak perusahaan pelat merah yang merugi namun memiliki jumlah komisaris berlebihan.
Baca Juga: Prabowo Ingin BUMN Perbankan Lebih Ramping, Komisaris Dikurangi, Hanya untuk Profesional
“Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah, komisaris paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5, dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo yang disambut tepuk tangan di ruang sidang.
Prabowo juga menginstruksikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia agar tantiem tidak diberikan jika perusahaan dalam keadaan rugi. Bahkan, ketika perusahaan meraih laba, keuntungannya harus riil dan tidak dimanipulasi.
“Direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung bener, jangan untung akal-akalan,” tegasnya.
Dukungan dari Ketua DPR ini menandai adanya kesepahaman antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong reformasi BUMN. Kebijakan penghapusan tantiem diyakini dapat menekan pemborosan, memperbaiki tata kelola, dan mengarahkan lebih banyak dana ke sektor yang langsung berdampak pada masyarakat.
Dengan langkah ini, publik menanti apakah reformasi BUMN yang dijanjikan akan benar-benar mengakhiri era “rapat sebulan sekali, tantiem miliaran” dan menggantinya dengan kinerja nyata untuk kemajuan negara. (*/tim)
