EKSPOSTIMES.COM- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan bahwa rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10.000 karyawan Panasonic Holdings secara global tidak berdampak pada operasional Panasonic di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, menanggapi kekhawatiran publik atas kabar restrukturisasi besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan raksasa elektronik asal Jepang tersebut.
“PHK yang terjadi di Panasonic Holdings tidak berdampak pada operasional Panasonic di Indonesia. Pabrik di Indonesia justru menjadi basis ekspor ke lebih dari 80 negara, yang mencerminkan daya saing industri elektronik nasional yang sangat kuat,” kata Febri dalam keterangan resminya, Senin (12/5/2025).
Baca Juga: Setelah PHK Massal, PT Yihong Novatex Cirebon Buka Rekrutmen Baru Lewat Disnaker
Menurut Febri, Indonesia tetap menjadi salah satu basis produksi penting bagi Panasonic di kawasan Asia Tenggara. Bahkan, kehadiran pabrik-pabrik Panasonic di Indonesia tidak hanya melayani pasar domestik, tetapi juga berkontribusi besar terhadap ekspor produk elektronik ke berbagai belahan dunia.
Meskipun demikian, Febri mengakui bahwa utilisasi industri elektronik nasional saat ini masih berada dalam tekanan. Pada triwulan I tahun 2025, utilisasi sektor ini hanya mencapai 50,64%, jauh di bawah tingkat utilisasi sebelum pandemi Covid-19 yang mencapai 75,6%.
“Persaingan global di sektor elektronik semakin ketat. Ini menjadi peringatan bahwa transformasi teknologi, peningkatan produktivitas, dan efisiensi operasional adalah kunci untuk bertahan hidup,” ujar Febri.
Pemerintah, lanjutnya, terus berupaya mendorong pemulihan sektor ini melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk perlindungan terhadap pasar domestik dari serbuan produk impor dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Selain itu, pemerintah juga menjaga iklim investasi dan terus menarik investasi baru untuk memperkuat struktur industri nasional.
Di sisi lain, kekhawatiran tetap mencuat dari kalangan pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan bahwa sekitar 7.000 hingga 8.000 buruh Panasonic di Indonesia terancam PHK. Pernyataan ini merujuk pada pengumuman Panasonic Holdings yang akan melakukan PHK terhadap 10.000 karyawan di seluruh dunia sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan.
“Sampai saat ini memang belum ada pengumuman resmi mengenai PHK di Indonesia. Namun, kita tidak bisa menutup kemungkinan akan adanya PHK, terutama bagi pekerja kontrak dan sebagian kecil pekerja tetap,” ujar Said Iqbal.
Ia menjelaskan, para pekerja tersebut tersebar di tujuh pabrik Panasonic di Indonesia, termasuk dua di DKI Jakarta, dua di Bekasi, serta masing-masing satu di Bogor, Pasuruan, dan Batam. Pabrik-pabrik ini bergerak di berbagai sektor, mulai dari baterai, alat kesehatan, hingga peralatan rumah tangga.
KSPI mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah antisipatif guna melindungi hak-hak pekerja. Said Iqbal juga menekankan pentingnya transparansi dan pelibatan serikat buruh dalam proses restrukturisasi yang mungkin akan dilakukan oleh perusahaan.
“Buruh Panasonic di Indonesia saat ini diliputi kekhawatiran. Jangan sampai kebijakan PHK global dijadikan alasan untuk melakukan PHK massal di Indonesia, apalagi terhadap pekerja yang statusnya kontrak atau outsourcing,” tegasnya.
Sementara itu, Panasonic Holdings menjelaskan bahwa kebijakan PHK global ini merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. PHK dilakukan melalui konsolidasi penjualan, penghentian lini bisnis yang tidak efisien, serta program pensiun dini, khususnya di Jepang. Saat ini, Panasonic mempekerjakan sekitar 228.000 staf secara global dan menargetkan laba operasional sebesar 10% pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2029.
Baca Juga: IHSG Melonjak 1,42 Persen, Awal Pemulihan atau Sekadar Angin Segar Sementara?
Sebagai langkah konkret, Kemenperin berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan produktivitas industri elektronik nasional melalui insentif, pelatihan tenaga kerja, serta penguatan ekosistem manufaktur berbasis teknologi tinggi.
“Kami optimistis, dengan dukungan kebijakan yang tepat dan sinergi kuat antara pelaku industri dan pemerintah, sektor elektronik di Indonesia akan terus tumbuh dan berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional,” pungkas Febri. (*/tim)
