EKSPOSTIME.COM- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) resmi membentuk Pusat Krisis Industri Pengguna Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk menampung keluhan, laporan, dan masukan dari pelaku industri yang terdampak pembatasan pasokan gas.
Langkah cepat ini diambil menyusul surat dari produsen gas yang memberlakukan pembatasan pasokan hingga 48 persen kepada industri penerima HGBT, meski pasokan gas harga normal di atas USD 15 per MMBTU tetap stabil.
“Kami menilai pembatasan pasokan ini janggal. Kalau gas untuk harga normal tidak dibatasi, artinya tidak ada masalah teknis produksi maupun pasokan di hulu. Industri penerima HGBT seharusnya tidak diperlakukan berbeda,” tegas Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, Selasa (19/8).
Menurut Febri, Pusat Krisis ini bertujuan untuk menerima pengaduan langsung dari industri pengguna HGBT, menjadikan laporan sebagai dasar kebijakan dalam mengantisipasi krisis pasokan, serta wujud akuntabilitas publik Kemenperin dalam melindungi keberlangsungan industri.
Sejumlah pelaku industri melaporkan adanya penurunan tekanan gas, pasokan tersendat, hingga pembayaran harga gas di atas ketentuan Perpres Nomor 121 Tahun 2020. Kondisi ini memaksa perusahaan melakukan rekayasa produksi, bahkan ada yang menghentikan operasi dan berpotensi merumahkan pekerja.
Baca Juga: Dompet Dhuafa Gagas Zakat Produktif di Usia 32, Era Industri Komunal Resmi Dimulai
“Di lapangan, ada yang harus mematikan unit produksi, mengganti bahan bakar ke solar, atau menanggung lonjakan biaya operasional. Dampaknya signifikan bagi daya saing industri nasional,” ujar Febri.
Kemenperin mencatat subsektor yang paling terdampak adalah keramik, gelas kaca, baja, dan oleokimia yang sangat bergantung pada pasokan gas dengan harga kompetitif.
Dengan hadirnya Pusat Krisis Industri Pengguna HGBT, Kemenperin berkomitmen menjaga iklim investasi manufaktur, melindungi 130 ribu pekerja di tujuh subsektor penerima HGBT (pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet), serta memastikan kebijakan harga gas berjalan konsisten.
“Crisis Center ini bukan hanya jalur komunikasi, tapi instrumen resmi pemerintah untuk mengawal keberlanjutan industri pengguna gas. Kami tidak ingin industri merasa sendirian menghadapi krisis ini,” pungkas Febri. (lian)
