EKSPOSTIMES.COM- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung digitalisasi tata kelola keuangan daerah. Hal ini ditandai dengan kehadiran langsung Wakil Gubernur Sulut, Dr. J. Victor Mailangkay, SH., MH., dalam peluncuran nasional Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dan penandatanganan implementasi SP2D Online, Kamis (18/4/2025) di Hotel Bidakara, Jakarta.
Wagub Mailangkay hadir mewakili Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE., sekaligus mendampingi Dirut Bank SulutGo, Revino Pepah, yang turut menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.
Peluncuran SIPD RI ini disinergikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemendagri dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), serta Perjanjian Kerja Sama antara Kemendagri dan seluruh BPD se-Indonesia. Langkah ini menjadi babak baru dalam digitalisasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Baca Juga: Kunjungi Talaud, Wagub Sulut Bawa Misi Demokrasi, Lingkungan dan Pendidikan
Sekjen Kemendagri, Komjen Pol. (Purn) Dr. Tomsi Tohir, M.Si., dalam sambutannya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kas daerah. Menurutnya, SP2D Online memungkinkan proses pencairan dana dari RKUD ke perangkat daerah dilakukan secara real-time, aman, dan terintegrasi.
“Ini bukan hanya sistem, ini reformasi. SP2D Online adalah jawaban atas kebutuhan tata kelola yang bersih, efisien, dan berbasis teknologi,” ujarnya.
Provinsi Sulut sendiri menjadi salah satu dari 21 provinsi yang BPD-nya dinyatakan siap menjalankan SP2D Online terintegrasi dalam SIPD RI. Kehadiran Wagub Victor Mailangkay sekaligus menunjukkan keseriusan daerah dalam mendukung sistem ini secara penuh.
Usai acara, Victor Mailangkay menyatakan bahwa transformasi digital di sektor keuangan daerah bukan lagi sekadar opsi, tetapi keniscayaan.
“SP2D Online adalah lompatan besar menuju sistem pemerintahan yang transparan dan efisien. Kami di Sulawesi Utara sangat mendukung inisiatif ini karena sejalan dengan visi kami membangun pemerintahan yang akuntabel dan modern,” tegasnya.
Mailangkay juga menambahkan bahwa sistem ini akan mempercepat layanan, mempermudah pencairan anggaran pembangunan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.
Hadir pula dalam peluncuran ini Plt. Ketua Umum Asbanda Busrul Iman, Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendagri Erikson Manihuruk, serta puluhan kepala daerah dan pimpinan BPD dari seluruh Indonesia.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan, SIPD RI dan SP2D Online diyakini menjadi fondasi penting dalam memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan mempercepat pembangunan nasional berbasis data dan transparansi. (tim)
