EKSPOSTIMES.COM- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer di kementerian dan lembaga (K/L).
Pernyataan ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang memastikan bahwa efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun tidak akan menyentuh belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos).
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Pemangkasan Tenaga Honorer Dilakukan Secara Selektif
“Tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau rekonstruksi anggaran K/L tidak berdampak pada tenaga honorer,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/2/2025).
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan efisiensi anggaran tetap berjalan tanpa mengganggu belanja bagi tenaga honorer. Selain itu, pemerintah tetap berkomitmen menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kualitas layanan publik.
Dengan kepastian ini, tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga diharapkan tidak perlu khawatir kehilangan pekerjaan akibat kebijakan efisiensi anggaran. (tim)
