EKSPOSTIMES.COM- Presiden Prabowo Subianto berkomitmen membangun 200 Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin di berbagai pelosok Indonesia. Sebanyak 63 Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2025, sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Agus Zainal Arifin, dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Pendidikan Daerah 3T dan Marjinal di Komisi X DPR, Senin (19/5/2025).
“Per 12 Mei kemarin, kami mencatat ada 63 titik yang Insyaallah akan mulai beroperasi pada pertengahan Juli. Sisanya akan dibangun secara bertahap,” ujar Agus di ruang Komisi X DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Agus menjelaskan bahwa proyek pembangunan Sekolah Rakyat ini akan dibagi dua: 100 unit didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 100 unit lainnya melalui partisipasi swasta. Kementerian Pekerjaan Umum akan mendukung pembangunan sekolah dari dana APBN, sedangkan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian BUMN akan mendampingi sektor swasta.
“Direncanakan 100 sekolah dibangun oleh APBN dan 100 lagi lewat kerja sama dengan swasta,” imbuh Agus.
Presiden Prabowo menargetkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat setiap tahun agar ke depannya setiap kabupaten/kota memiliki setidaknya satu lembaga pendidikan berasrama ini.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial mempercepat persiapan operasional Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebutkan bahwa lebih dari 9.000 calon siswa telah mengikuti asesmen di rumah masing-masing, sebagai langkah awal seleksi peserta didik.
“Sudah lebih dari 9.000 anak diasesmen. Kita juga sedang membahas proses rekrutmen guru dan tenaga pendidikan,” kata Gus Ipul dalam rapat koordinasi pengadaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Rakyat di Gedung Aneka Bakti, Jakarta, Di Kutip (20/5/2025).
Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 memberikan mandat kepada Kementerian PAN-RB untuk memperkuat kelembagaan dan penyediaan tenaga pendidik. Menteri PAN-RB Rini Widyantini menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat akan menjadi bagian dari struktur kelembagaan di bawah Kementerian Sosial.
“Kami menyiapkan kebijakan kelembagaan, dan bersama Kemendikdasmen menyusun skema penyediaan guru. Ini akan kami laporkan kepada Presiden,” ujar Rini.
Dari sisi teknis seleksi guru, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan kesiapan sistem rekrutmen. Wakil Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, menyebutkan proses rekrutmen akan mengikuti mekanisme seperti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami punya 35 titik seleksi dengan kapasitas 3.500 peserta. Dalam waktu enam hari, seleksi bisa selesai,” ungkap Haryomo.
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menambahkan bahwa kualitas guru menjadi fokus utama. “Kami pastikan rekrutmen menghasilkan guru yang berkualitas. Laporan lengkap akan disampaikan ke Presiden,” ujarnya.
Baca Juga: Kerugian Akibat Judi Online Bisa Tembus Rp1.000 Triliun di 2025, PPATK: Indonesia Darurat Digital
Pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek perlindungan anak di lingkungan sekolah berasrama. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan aman bagi anak-anak.
“Semua pihak di lingkungan asrama harus dipersiapkan agar tidak ada kekerasan, bullying, dan semua hak anak terpenuhi,” katanya.
Program Sekolah Rakyat dinilai sebagai langkah strategis memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan berkualitas dan merata. Dengan kolaborasi lintas kementerian dan partisipasi masyarakat, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi tonggak transformasi pendidikan sosial di Indonesia. (*/tim)
