EKSPOSTIMES.COM – Dalam suasana penuh harapan di Istana Kepresidenan, Senin (15/9), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan sebuah langkah besar: Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja. Program ini digadang-gadang menjadi jawaban atas tantangan global, penopang kualitas pertumbuhan ekonomi, dan mesin penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.
Airlangga menuturkan, terdapat delapan program akselerasi di 2025, empat program lanjutan pada 2026, dan lima program andalan untuk penyerapan tenaga kerja.
“Ini adalah program yang langsung menyentuh masyarakat, memperkuat ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja,” katanya penuh penekanan.
Program pertama yang diulas adalah magang bagi lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun setelah wisuda. Tahap awal menargetkan 20 ribu penerima manfaat, dengan fasilitas uang saku setara UMP selama enam bulan dan total anggaran Rp198 miliar. Disusul perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe dengan target 552 ribu pekerja dan anggaran Rp120 miliar.
Tak berhenti di situ, bantuan pangan 10 kilogram beras pada Oktober–November juga tetap berjalan dengan alokasi Rp7 triliun. Pemerintah pun meluncurkan bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pengemudi transportasi online, ojek pangkalan, sopir, kurir, hingga tenaga logistik, mencakup 731.361 penerima manfaat.
Di sektor perumahan, bunga kredit untuk pekerja dipangkas dari BI rate +5 persen menjadi +3 persen dan untuk pengembang dari +6 persen menjadi +4 persen, guna mempermudah kepemilikan rumah. Program ini dilengkapi relaksasi SLIK OJK dan dukungan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp150 miliar, yang selaras dengan target Presiden menyediakan tiga juta rumah.
Pemerintah juga menyiapkan program padat karya tunai yang dijalankan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan hingga akhir 2025, menyasar 609.465 penerima manfaat dengan anggaran total Rp5,3 triliun. Deregulasi perizinan berbasis risiko dan integrasi RDTR ke OSS turut dipercepat untuk mempermudah investasi.
Pada 2026, insentif pajak bagi UMKM, perpanjangan PPh 21 DTP bagi sektor pariwisata dan industri padat karya, serta perluasan diskon iuran JKK dan JKM untuk petani, pedagang, nelayan hingga pekerja rumah tangga dipastikan berjalan.
Lima program penyerapan tenaga kerja turut disiapkan: Koperasi Desa Merah Putih membentuk 80 ribu unit usaha dengan serapan 681 ribu tenaga kerja, Kampung Nelayan Merah Putih di 100 desa, revitalisasi tambak 20 ribu hektare, pembangunan 1.000 kapal nelayan baru, hingga perkebunan rakyat 870 ribu hektare yang diproyeksikan membuka 1,6 juta lapangan kerja baru.
“Semua langkah ini akan diakselerasi oleh tim khusus lintas kementerian,” pungkas Airlangga.(*/tim)
