EKSPOSTIMES.COM- Pemerintah mulai menyiapkan kebijakan kerja fleksibel berupa work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran negara. Kebijakan ini dirancang sebagai respons atas tekanan ekonomi global, terutama kenaikan harga minyak yang dipicu konflik di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan skema tersebut tengah difinalisasi setelah dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026).
Menurut Airlangga, lonjakan harga energi menuntut penyesuaian pola kerja guna menekan biaya operasional, termasuk konsumsi listrik dan transportasi.
“Perlu efisiensi waktu kerja, sehingga dibuka fleksibilitas dengan WFH satu hari dalam lima hari kerja,” ujarnya.
Kebijakan ini tidak hanya menyasar aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan diadopsi oleh pemerintah daerah dan sektor swasta. Pemerintah, kata Airlangga, tengah menyusun mekanisme teknis agar implementasinya seragam namun tetap adaptif terhadap kebutuhan masing-masing sektor.
“Teknisnya sedang disiapkan. Harapannya berlaku luas, tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan pemda,” katanya.
Meski demikian, pemerintah belum menetapkan tanggal pasti pemberlakuan. Airlangga hanya memastikan kebijakan tersebut akan diterapkan setelah periode Lebaran 2026, seiring rampungnya konsep final.
Gagasan WFH ini sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo dalam sidang kabinet paripurna sebagai bagian dari langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian global. Ia mencontohkan sejumlah negara yang telah mengambil langkah drastis, termasuk pengurangan hari kerja.
Prabowo menyinggung kebijakan yang diterapkan Pakistan, yang memangkas hari kerja menjadi empat hari serta menerapkan WFH hingga 50 persen bagi pegawai pemerintah dan swasta dalam situasi krisis.
“Banyak negara sudah melakukan langkah-langkah yang mereka anggap kritis,” ujar Prabowo.
Selain penyesuaian pola kerja, pemerintah juga membuka kemungkinan langkah penghematan lain, termasuk efisiensi belanja negara. Namun, seluruh opsi masih dalam tahap kajian dan akan diumumkan setelah melalui pembahasan lebih lanjut.
Kebijakan WFH ini menjadi sinyal awal perubahan pola kerja nasional yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kehadiran fisik, sekaligus mencerminkan upaya pemerintah menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan eksternal yang kian meningkat. (dtc/christian)
