EKSPOSTIMES.COM- Di tengah tantangan global dan agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengambil langkah strategis dengan menggandeng empat kementerian/lembaga untuk memperkuat sektor pariwisata Indonesia.
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) itu berlangsung di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (13/8/2025), melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian UMKM, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan Kementerian Lingkungan Hidup (KemenLH).
“Pariwisata adalah ruang sinergi. Di sini kita bisa saling menguatkan dari pemenuhan gizi, keamanan wisatawan, hingga kelestarian alam. Semua ini mendukung agenda nasional,” tegas Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, suaranya mantap di hadapan para pejabat tinggi.
Dengan Kementerian UMKM, fokus diarahkan pada desa wisata sebagai pusat pertumbuhan ekonomi rakyat. Produk UMKM akan dipasarkan luas, investasi skala kecil-menengah difasilitasi, dan akses permodalan diperluas.
“Kami ingin wisatawan pulang dengan cerita tentang produk karya anak bangsa,” ujar Widiyanti.
Baca Juga: Mahasiswa UNITRI Dorong UMKM Kopi dan Susu Nganten Masuk Era Digital
Kemitraan dengan KemenLH menegaskan komitmen pariwisata berkelanjutan dengan kebijakan ramah lingkungan, pengelolaan sampah destinasi, hingga peningkatan kapasitas SDM.
Sementara itu, kerja sama dengan BGN diarahkan mendukung program Makan Bergizi Gratis bagi jutaan penerima manfaat. Politeknik pariwisata akan menjadi pusat pelatihan pengelolaan dapur bersih dan sehat.
Keamanan tak luput dari perhatian. Bersama Basarnas, Kemenpar akan memperkuat pelatihan penyelamatan, sistem komunikasi darurat, dan kesiapsiagaan di destinasi wisata alam.
“Menyelamatkan satu nyawa adalah investasi negara menuju Indonesia Emas,” ujar Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menilai pariwisata bisa menjadi mitra strategis pemenuhan gizi nasional. Menteri UMKM Maman Abdurrahman pun optimistis kolaborasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, memanfaatkan potensi lebih dari 6.000 desa wisata yang terdaftar. Wakil Menteri LH, Diaz Hendropriyono, menekankan pentingnya koordinasi penanganan sampah untuk menjaga citra destinasi.
Acara penandatanganan MoU ini dihadiri jajaran eselon Kemenpar, Wamenpar Ni Luh Puspa, serta perwakilan keempat K/L. Langkah ini menjadi tonggak baru: pariwisata Indonesia bukan hanya tentang panorama, tetapi juga tentang masyarakat sehat, lingkungan lestari, dan keamanan terjamin.
“Kolaborasi lintas sektor ini adalah kunci. Kita bergerak bersama demi pariwisata yang tak hanya indah dipandang, tetapi juga menyehatkan, mensejahterakan, dan melindungi semua yang datang,” pungkas Menpar Widiyanti. (*/tim)
