EKSPOSTIMES.COM- Pemerintah pusat kembali menegaskan efisiensi anggaran daerah! Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ pada 23 Februari 2025, yang menegaskan penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
Surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menekan efisiensi anggaran dalam APBN dan APBD demi mengalokasikan lebih banyak dana untuk kepentingan rakyat.
“Ini bukan sekadar pemangkasan anggaran, tetapi pengalihan dana ke program yang benar-benar menyentuh masyarakat,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta.
Dalam aturan terbaru ini, pemerintah daerah harus memangkas anggaran seremonial, studi banding, seminar, percetakan, hingga publikasi yang dinilai tidak esensial. Tak hanya itu, biaya perjalanan dinas pejabat daerah juga akan dipotong hingga 50%.
Sebagai gantinya, dana hasil penghematan ini akan dialokasikan ke sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, pengendalian inflasi, cadangan pangan, dan stabilitas harga pangan.
“Semua harus dialihkan ke program yang betul-betul pro-rakyat. Misalnya, memperbaiki sekolah yang rusak, memperbaiki toilet MCK, atau meningkatkan standar pelayanan puskesmas,” tegas Tito.
Tak ingin kebijakan ini hanya menjadi wacana di atas kertas, Mendagri meminta DPRD dan masyarakat ikut mengawasi implementasinya. Bahkan, Kemendagri akan memantau perubahan APBD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk memastikan anggaran benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Dengan kebijakan ini, kepala daerah dituntut untuk lebih selektif dalam mengelola anggaran. Tak ada lagi alasan untuk menghamburkan uang rakyat untuk perjalanan dinas mewah atau acara seremonial yang minim manfaat. Fokus utama harus pada kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Kebijakan ini menjadi ujian bagi kepala daerah di seluruh Indonesia. Apakah mereka benar-benar berpihak kepada rakyat, atau masih ingin bermain-main dengan anggaran? Publik akan menilai!. (ant/riz)
