EKSPOSTIMES.COM- Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, secara terbuka meminta maaf kepada rakyatnya pada Jumat (3/4) setelah gagal memenuhi harapan publik. Pernyataan ini disampaikan setelah Mahkamah Konstitusi secara bulat mengesahkan pemakzulan dirinya.
“Saya sangat menyesal tidak dapat memenuhi harapan dan ekspektasi Anda. Mengabdi kepada negara ini adalah kehormatan terbesar dalam hidup saya. Saya dengan tulus berterima kasih atas dukungan serta dorongan Anda yang tak tergoyahkan, bahkan di saat saya gagal,” ujar Yoon.
Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang sebelumnya berkuasa juga turut menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas krisis politik ini. Pemimpin sementara PPP, Kwon Young-se, menegaskan bahwa partainya menerima keputusan pengadilan dengan penuh hormat.
“Meskipun ini sangat disesalkan, PPP dengan khidmat menerima dan dengan rendah hati menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi,” kata Kwon, seraya menyerukan persatuan dan menolak segala bentuk kekerasan.
Pemakzulan Yoon berawal dari deklarasi darurat militer pada 3 Desember 2024. Kala itu, ia menuding oposisi bersimpati dengan Korea Utara dan merencanakan “pemberontakan.”
Namun, Parlemen Korea Selatan dengan cepat mencabut deklarasi tersebut beberapa jam kemudian. Yoon akhirnya mematuhi keputusan parlemen dan meminta maaf kepada publik.
Baca Juga: Korea Selatan Tingkatkan Keamanan Jelang Putusan Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol
Pada 14 Desember, Parlemen resmi memakzulkan Yoon, yang kemudian dikukuhkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Jumat lalu.
Dengan lengsernya Yoon, Korea Selatan kini harus menggelar pemilihan presiden lebih awal. Berdasarkan aturan yang berlaku, presiden baru harus terpilih dalam waktu 60 hari, atau paling lambat pada 3 Juni 2025.
Hingga saat itu, Perdana Menteri Han Duck-soo akan menjalankan tugas sebagai kepala negara sementara.
Situasi politik yang memanas ini akan menjadi momen krusial bagi Korea Selatan dalam menentukan arah kepemimpinan barunya. Akankah rakyat memilih stabilitas atau perubahan besar? Semua mata kini tertuju pada pemilu mendatang. (spu/tim)
