EKSPOSTIMES.COM- Komitmen Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK) dalam memberantas korupsi terus mendapat sorotan positif. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara juga memberikan apresiasi tinggi atas semangat antikorupsi yang digaungkan sang gubernur.
Dalam diskusi terbatas bersama pegiat antikorupsi di Warong Kopi Rumah Tua, Tondano, Rabu (12/3/2025), Plt Ketua PWI Sulut, Vanny Loupatty, menegaskan bahwa sikap tegas YSK terhadap korupsi telah mendapat dukungan luas dari masyarakat.
“PWI Sulut sangat mengapresiasi semangat Gubernur YSK dalam memberantas korupsi. Rakyat sudah muak dengan praktik korupsi yang selama ini membebani pembangunan daerah,” ujar Loupatty, yang akrab disapa Maemossa.
Menurutnya, komitmen YSK untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan mendapat respons positif dari berbagai elemen, termasuk LSM, organisasi masyarakat (Ormas), dan aktivis antikorupsi.
Selain menggaungkan semangat antikorupsi, YSK juga melakukan restrukturisasi di tubuh Pemerintah Provinsi Sulut sebagai langkah strategis menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Restrukturisasi jabatan di Pemprov Sulut adalah langkah menuju good governance. Tujuan akhirnya tentu untuk menyejahterakan rakyat,” tambah Loupatty.
PWI Sulut menegaskan bahwa kebijakan YSK yang berorientasi pada transparansi harus terus dikawal, agar implementasinya berjalan sesuai harapan masyarakat.
PERS, AKTIVIS, DAN MASYARAKAT BERSATU LAWAN KORUPSI
Dalam diskusi tersebut, berbagai pihak menekankan pentingnya kolaborasi antara media, aktivis, dan masyarakat dalam mengawal kebijakan antikorupsi. Ketua Harian DPP Inakor, Rolly Wenas, menegaskan bahwa pers memiliki peran vital dalam menjaga transparansi pemerintahan.
“Media adalah pilar keempat demokrasi. Wartawan harus tetap kritis dan menjadi pengawas kebijakan pemerintah agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga,” tegas Wenas.
Senada dengan itu, Ketua Lakri Minahasa, Jamel Lahengko (Engko), menyatakan bahwa korupsi tidak bisa diberantas hanya oleh satu pihak.
“Kita butuh sinergi antara pers, pemerintah, dan masyarakat agar kebijakan antikorupsi benar-benar diterapkan secara konsisten,” kata Lahengko.
Sementara itu, pegiat media sosial seperti Victor Munaiseche dan Will Wetik menyoroti pentingnya peran digital dalam mendorong transparansi.
“Di era digital, media sosial adalah alat kontrol sosial yang efektif. Masyarakat bisa langsung mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan mereka bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuat,” ujar Munaiseche.
HARAPAN BARU UNTUK SULUT YANG BERSI
Diskusi ini diharapkan menjadi awal dari sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, pers, aktivis, dan masyarakat dalam membangun Sulawesi Utara yang lebih transparan dan berintegritas.
PWI Sulut berjanji akan terus mengawal kebijakan pemerintah, menyampaikan informasi yang objektif, serta memastikan semangat antikorupsi tetap hidup di tengah masyarakat.
“Semangat ini harus terus digaungkan. Kita ingin Sulut menjadi daerah yang maju, bersih, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” pungkas Maemossa.
Dengan ketegasan Gubernur YSK dalam menindak oknum-oknum yang terindikasi korupsi, Sulawesi Utara kini memiliki peluang besar untuk menjadi contoh pemerintahan yang bersih di Indonesia. Akankah janji-janji antikorupsi ini benar-benar terwujud? Publik akan terus mengawasi. (tim)
