EKSPOSTIMES.COM- Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum LSM dan wartawan yang sering memeras kepala sekolah dengan alasan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Modus yang sering digunakan oleh oknum tersebut adalah menuduh adanya penyalahgunaan dana BOS dan kemudian meminta uang sebagai imbalannya.
“Pada kenyataannya, mereka menganggap kepala sekolah seperti pencuri. Mereka dituduh mencuri dana BOS, dan ujung-ujungnya malah diminta uang,” kata salah seorang kepala SMA di Subang saat berbicara dengan Dedi Mulyadi, yang kemudian tayang di akun YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Senin (3/2/2025).
Berdasarkan laporan dari sejumlah kepala sekolah, rata-rata oknum tersebut meminta uang sekitar Rp2 juta. Tak hanya itu, jika permintaan uang tidak dipenuhi, mereka bahkan memaksa pihak sekolah untuk membeli barang-barang yang mereka tawarkan.
“Mereka memaksa kami membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Misalnya, seragam 300 setel, mereka meminta agar kami membeli minimal 5 paket,” ujar salah satu kepala sekolah, mengeluhkan tekanan tersebut.
Karena tekanan yang terus menerus, beberapa kepala sekolah merasa terpaksa mengikuti permintaan oknum-oknum tersebut.
“Pengeluaran yang tidak terencana bisa mencapai di bawah Rp5 juta per tahun per sekolah, namun jika dihitung secara keseluruhan, jumlahnya cukup besar,” tambahnya.
Beberapa kepala sekolah bahkan merasa tertekan dan pernah berpikir untuk mengundurkan diri akibat praktik pemerasan ini.
“Saya pernah ingin mundur dari jabatan kepala sekolah karena merasa pusing menghadapi masalah ini,” ungkap salah satu kepala sekolah.
Menanggapi keluhan tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa praktik semacam ini harus dihentikan. Ia berencana untuk membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) agar kepala sekolah mendapatkan perlindungan hukum dari praktik pemerasan.
“Ke depannya, tidak boleh lagi ada oknum yang datang mengaku LSM atau wartawan dan meminta uang. Jika ada, laporkan langsung ke pihak berwajib,” tegas Dedi.
Ia juga mengimbau agar kepala sekolah tidak perlu takut menghadapi ancaman tersebut.
“Para kepala sekolah tidak perlu takut. Saya sudah beberapa kali membela mereka yang dikriminalisasi hanya karena masalah seperti ini,” ujar Dedi.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dunia pendidikan seharusnya bebas dari praktik mencari keuntungan pribadi. Semua alokasi dana pendidikan harus diaudit dengan ketat agar kesalahan administrasi dapat segera diperbaiki tanpa ada intervensi dari pihak luar yang memiliki niat buruk.
Dengan adanya langkah tegas ini, Dedi berharap bahwa praktik pemerasan terhadap kepala sekolah bisa dihentikan, dan dana pendidikan dapat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan siswa dan kemajuan sekolah. (Tim)
