EKSPOSTIMES.COM- Ceramah tentang “mati syahid” yang beredar luas di media sosial berujung pelaporan terhadap Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya. Laporan diajukan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) pada Minggu (12/4/2026) malam.
Ketua Umum GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat menyatakan, laporan tersebut mewakili sedikitnya 19 organisasi dan lembaga Kristen.
“Kami melaporkan Bapak Jusuf Kalla karena pernyataan yang beredar dinilai melukai perasaan umat Kristen,” ujarnya, seperti dikutip Senin (13/4).
Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/2547/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. GAMKI menilai isi ceramah yang viral tidak sejalan dengan ajaran kasih dalam Kekristenan serta memicu kegaduhan di ruang publik.
Menurut Sahat, polemik yang berkembang di media sosial berpotensi memperuncing sentimen antarumat beragama.
“Kami ingin persoalan ini ditempatkan di jalur hukum agar tidak berkembang liar,” katanya.
Sikap serupa disampaikan Ketua Umum Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma. Ia menyebut konten ceramah yang beredar telah memicu reaksi berlebihan di media sosial, termasuk saling hujat yang mengarah pada isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
“Kami berharap aparat penegak hukum dapat mengendalikan situasi,” ujarnya.
Ia juga meminta Jusuf Kalla memberikan klarifikasi terbuka untuk meredakan ketegangan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Jusuf Kalla belum memberikan tanggapan resmi atas laporan tersebut.
Namun, sebelumnya Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah, membantah tuduhan penistaan agama. Ia menyebut narasi yang beredar merupakan potongan pernyataan yang tidak utuh.
Menurut Husain, ceramah itu disampaikan Jusuf Kalla dalam forum di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada pada 5 Maret 2026. Dalam konteks lengkapnya, Jusuf Kalla justru menekankan bahwa tidak ada agama yang membenarkan pembunuhan.
Ia menjelaskan, pernyataan tersebut merujuk pada pengalaman Jusuf Kalla dalam meredam konflik komunal di Poso dan Ambon, dengan meluruskan pemahaman keagamaan yang digunakan oleh pihak-pihak bertikai.
“Pak JK menegaskan bahwa penggunaan istilah agama untuk membenarkan kekerasan adalah keliru,” kata Husain. (dtc/christian)
