EKSPOSTIMES.COM- Koperasi Merah Putih (KMP) di Desa Wineru, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa bukan lagi simbol pemberdayaan. Kini, ia jadi bukti nyata bagaimana kronisme dan nepotisme bisa meracuni program nasional yang digadang-gadang untuk rakyat.
Alih-alih menjadi kendaraan ekonomi kerakyatan, koperasi ini justru ditengarai menjadi ‘koperasi keluarga’, di mana posisi strategis dibagikan bak warisan. Ricko Tompunu, keponakan Penjabat Hukum Tua Herman Supriatna dan suami perangkat desa Natalia Manus, tiba-tiba ditunjuk sebagai bendahara koperasi. Masyarakat pun mendidih: Ini koperasi rakyat atau koperasi dinasti?
Bocoran internal menyebut nama Ricko sudah disiapkan sebelum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) digelar.
“Sudah diskenario. Pemilihan itu hanya drama, rakyat dijadikan penonton,” ungkap seorang warga dengan nada kecewa.
Saat dikonfirmasi, Hukum Tua Herman Supriatna, yang pernah diperiksa Polres Minahasa terkait dugaan korupsi dana desa, malah lempar tanggung jawab ke pendamping desa.
“Maaf, kalau soal layak atau tidak, tolong tanyakan langsung kepada pendamping desa karena mereka yang menuntun jalannya pemilihan pengurus koperasi Merah Putih,” kata Herman.
Sementara itu, pendamping desa Kakas, Amelius Kemur, SH, justru memberikan jawaban yang menyulut kemarahan warga.
“Tidak ada kata keponakan di juklak? Kalau tidak dilarang, artinya boleh. Wartawan tolong tingkatkan literasinya!”
Pernyataan ini bukan hanya nyinyir, tapi seperti melecehkan akal sehat dan jeritan rakyat.
Fakta di lapangan menunjukkan lima syarat mutlak yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi Provinsi Sulut dan Kemendesa PDTT RI:
1. Pengurus dilarang punya hubungan darah dengan aparat desa.
2. Musyawarah harus bebas intervensi.
3. Tidak boleh rangkap jabatan.
4. Harus lolos BI Checking.
5. Pemdes hanya mengawasi, bukan menentukan.
Surat resmi Kemendesa (B-143/PDP.04.01/V/2025) membatasi dana desa hanya Rp2,5 juta untuk pengurusan akta koperasi. Tapi aroma tak sedap muncul: apakah dana desa dimanipulasi untuk meloloskan Ricko?
“Mungkin sudah ada barter politik di balik layar. Tapi kami tak akan tinggal diam,” ucap seorang tokoh masyarakat.
Isu ini menggema hingga ke Senayan. Anggota DPD RI dapil Sulut, Stefanus B.A.N. Liow, menegaskan bahwa proses pemilihan pengurus koperasi harus transparan dan patuh aturan.
“Harus ikut mekanisme dan aturan untuk kebaikan bersama,” kata Stefanus, Jumat (30/5).
Pernyataan ini menjadi warning keras bagi aktor-aktor lokal yang bermain api di atas nama rakyat.
Warga Desa Wineru kini bersatu menuntut Camat Kakas, Dinas Koperasi Minahasa, Inspektorat, serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera menginvestigasi proses pemilihan pengurus KMP, termasuk potensi pelanggaran dana desa.
Baca Juga: Epen Warouw Kritik Keras Pendamping Desa: Koperasi Merah Putih Jangan Jadi Proyek Terselubung
“Koperasi Merah Putih jangan jadi alat politik keluarga. Kalau negara diam, rakyat akan bersuara,” teriak warga dalam forum warga.
Jika model seperti ini terus dibiarkan, maka jangan salahkan jika rakyat kehilangan kepercayaan pada negara. Koperasi bukan tempat menanam benih dinasti lokal, apalagi memanen uang rakyat lewat jalur keluarga.
Wineru hari ini adalah peringatan. Jangan tunggu desa lain ikut rusak. (len)
