EKSPOSTIMES.COM- Suasana ruang rapat Komisi VI DPR RI mendadak memanas ketika Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, melontarkan sindiran tajam terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Dalam rapat kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan CEO Danantara Rosan Roeslani, Rabu (23/7/2025), Mufti menyinggung wacana pajak yang menyasar hingga ke penerima amplop kondangan.
“Kami mendengar, orang yang menerima amplop di hajatan pun akan dikenai pajak. Ini tragis. Rakyat kami hari ini cukup menjerit, Pak Menteri!” seru Mufti dengan nada tegas, menyoroti langkah pemerintah yang dinilainya makin membebani masyarakat kecil.
Mufti juga mengkritisi pemberlakuan pajak terhadap pelaku UMKM dan pedagang online. Ia menyebut, para penjual di platform digital seperti Shopee, TikTok, dan Tokopedia, kini harus menghitung ulang margin usahanya lantaran dikenakan pungutan pajak oleh pemerintah melalui mekanisme pemungutan oleh e-commerce.
“Influencer kita, pekerja digital kita, semua sekarang dipajaki. Sementara pemasukan negara dari dividen BUMN justru dialihkan ke Danantara. Apa ini bukan ironi?” lanjutnya.
Baca Juga: DJP Awasi Pajak Lewat Media Sosial: Wamenkeu, Pamer Harta Bisa Dipantau Mesin
Menurut Mufti, keputusan pengalihan dividen BUMN ke perusahaan pengelola aset negara, Danantara, telah menimbulkan lubang besar dalam penerimaan negara. Akibatnya, Kementerian Keuangan disebut harus “memutar otak” dan mencari sumber-sumber baru, meskipun dengan risiko menyentuh sektor-sektor informal dan kecil.
“Kebijakan seperti ini membuat rakyat berkeringat dingin. Ini bukan lagi soal reformasi fiskal, tapi survival ekonomi rakyat kecil!” ucap Mufti, lantang.
Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan kompetensi dan transparansi Danantara dalam mengelola dana besar dari dividen BUMN.
“Kalau dividen BUMN diserahkan ke Danantara, apa jaminannya mereka bisa kelola lebih baik daripada Kemenkeu? Apa akuntabilitasnya? Ini duit rakyat!” tandasnya penuh tekanan.
Pernyataan Mufti Anam ini menjadi peringatan keras terhadap arah kebijakan fiskal dan pengelolaan aset negara yang dinilai tidak membumi.
Sorotan ini sekaligus mencerminkan kegelisahan wakil rakyat terhadap potensi ketimpangan dan beban fiskal baru yang menghantui masyarakat dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. (*/tim)
