EKSPOSTIMES.COM – Gelombang kritik menghantam Istana Kepresidenan setelah kabar mengejutkan pecah: kartu liputan wartawan CNN Indonesia dicabut secara sepihak. Tindakan ini langsung memantik kemarahan publik dan menjadi bahan perbincangan panas di berbagai media sosial. Kebebasan pers yang selama ini diagung-agungkan kini dipertaruhkan di jantung kekuasaan negara.
Di tengah badai kritik, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi akhirnya angkat bicara. Dengan nada serius, ia mengaku sedang mencari jalan keluar.
“Ya kita cari jalan keluar terbaiklah,” katanya di Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Namun publik mempertanyakan, mengapa pencabutan bisa terjadi begitu saja tanpa penjelasan yang jelas.
Prasetyo menegaskan sudah meminta Biro Pers Media Istana (BPMI) untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait.
“Besok kami sudah menyampaikan kepada biro pers untuk coba dikomunikasikan agar ada jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama,” ujarnya.
Tetapi pernyataan itu belum meredam kritik. Dewan Pers, yang menerima pengaduan resmi terkait pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia, menyampaikan sikap keras.
“Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana,” tegas Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dalam keterangan tertulis di situs resmi Dewan Pers.
Tak hanya itu, Dewan Pers mengingatkan semua pihak agar menghormati tugas dan fungsi pers sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lembaga ini menuntut agar akses liputan wartawan CNN Indonesia segera dipulihkan demi menjaga iklim kebebasan pers di Indonesia.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah terhadap demokrasi. Di jagat maya, netizen ramai menuding Istana bersikap represif dan anti kritik. Tagar tentang kebebasan pers pun ramai menggema.
Kini, bola panas berada di tangan Istana dan Mensesneg. Apakah pemerintah akan cepat mengembalikan hak liputan jurnalis CNN Indonesia dan memberi penjelasan transparan? Atau kasus ini hanya akan jadi catatan kelam kebebasan pers di bawah pemerintahan saat ini? Publik menanti dengan napas tertahan, berharap pemerintah tidak mengulang kesalahan yang sama. (*/tim)
