EKSPOSTIMES.COM- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah berani: menghentikan sementara penyaluran dana hibah untuk yayasan pendidikan, termasuk lembaga berbasis agama. Keputusan ini diambil setelah terungkapnya berbagai penyalahgunaan dana yang dinilai tidak adil dan tidak tepat sasaran.
“Dana hibah banyak diselewengkan dan hanya dinikmati segelintir pihak. Ini tidak bisa dibiarkan. Saya hentikan dulu. Ke depan, bantuan akan berbasis program pembangunan yang jelas dan terukur, bukan atas dasar aspirasi politik,” tegas Dedi di Bandung, Minggu (27/4).
Kasus penyelewengan dana oleh yayasan tidak resmi yang menerima miliaran rupiah, namun gagal meningkatkan kualitas pendidikan, menjadi salah satu alasan kuat penghentian ini. Dedi menegaskan bahwa seluruh institusi pendidikan di Jawa Barat harus melalui verifikasi ketat dari Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag sebelum mendapatkan bantuan di masa mendatang.
“Saya ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan dinikmati pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Baca Juga: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi: 70 Persen Janji Politik Sudah Diterjemahkan dalam Efisiensi APBD
Langkah Gubernur Dedi Mulyadi mendapat dukungan penuh dari DPRD Jawa Barat. Ke depan, skema bantuan akan difokuskan untuk membangun sekolah madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah yang sudah terverifikasi jelas oleh Kemenag kabupaten/kota.
“Kami siap membantu pembangunan madrasah yang sudah jelas data siswanya. Saya tunggu data resmi dari Kemenag,” tambah Dedi.
Selain soal dana hibah, Dedi juga merancang reformasi besar dalam sistem penerimaan siswa baru di Jawa Barat. Ia menyoroti masalah daya tampung sekolah negeri yang seringkali memicu keributan, terutama di tingkat SMA dan Madrasah Aliyah.
“Kalau sekolah negeri tidak cukup menampung, siswa harus diarahkan ke sekolah swasta yang sudah ditunjuk. Pemprov Jabar akan membantu biaya pendidikan mereka,” terang Dedi.
Hal serupa juga akan diberlakukan untuk tingkat SD dan SMP, dengan kerja sama erat bersama pemerintah kabupaten/kota.
Dedi juga mengingatkan, pembangunan sekolah baru harus mempertimbangkan jarak dengan sekolah yang sudah ada, agar tidak terjadi perebutan siswa yang dapat merusak iklim pendidikan.
Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi Janji Tindak Tegas Oknum LSM dan Wartawan Pemeras Kepala Sekolah
“Tidak boleh ada lagi sekolah rebutan siswa. Semuanya harus terencana dan terintegrasi,” tegasnya.
Dengan langkah-langkah terstruktur ini, Dedi Mulyadi optimistis bisa mencapai target ambisius: 100 persen partisipasi pendidikan hingga jenjang SMA/MA di seluruh pelosok Jawa Barat. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan akses pendidikan yang lebih merata, adil, dan berkualitas untuk seluruh warga. (tim)
