EKSPOSTIMES.COM- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mendesak pemerintah untuk bertindak tegas terhadap praktik premanisme berkedok ormas yang mengganggu investasi. Menurutnya, gangguan seperti ini bisa menjadi ancaman serius terhadap upaya pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif.
Pernyataan keras itu disampaikan Muzani menanggapi laporan tentang gangguan kelompok ormas terhadap proyek pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat, investasi besar yang diharapkan mempercepat pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.
“Semua yang mengganggu investasi harus segera diselesaikan. Tidak boleh ada yang berlindung atas nama apa pun untuk merusak iklim investasi,” ujar Muzani di Jakarta, Minggu (27/4/2025).
Muzani menggarisbawahi bahwa investasi bukan hanya soal kemudahan regulasi atau infrastruktur, tetapi juga sangat bergantung pada stabilitas sosial. Premanisme yang dibungkus nama ormas, kata dia, adalah racun bagi kepercayaan investor.
Baca Juga: Danjen Kopassus Tegaskan Premanisme Berkedok Ormas Harus Ditindak Tegas
“Investasi itu soal kepercayaan. Jika ada satu saja gangguan sosial, kepercayaan itu bisa runtuh. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegas Ketua Fraksi Gerindra di DPR RI tersebut.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa menjaga investasi adalah menjaga masa depan ekonomi bangsa. Setiap gangguan terhadap proyek investasi, menurutnya, berarti memperlambat laju pembangunan nasional.
Selain stabilitas sosial, Muzani menyoroti pentingnya sinkronisasi antara regulasi dan dukungan infrastruktur. Ia menegaskan bahwa masyarakat yang ramah saja tidak cukup jika regulasi masih tumpang tindih atau infrastruktur jalan rusak.
“Semua harus paralel. Regulasi yang pro-investasi, infrastruktur yang mendukung, dan masyarakat yang siap menyambut kemajuan,” papar Muzani.
Baca Juga: Kemnaker Siap Berantas Premanisme di Pabrik, Lindungi Investasi dan Lapangan Kerja
Gangguan terhadap proyek pembangunan pabrik BYD di Subang terungkap melalui video yang diunggah oleh Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno di akun Instagram pribadinya. Dalam video itu, Eddy menyampaikan bahwa pihak investor asal China menyampaikan keluhan atas aksi premanisme ormas yang menghambat jalannya pembangunan.
“Pemerintah harus menjamin keamanan investasi. Ini bukan hanya soal proyek BYD, tapi soal reputasi Indonesia di mata dunia,” kata Eddy.
Menurut Eddy, tanpa jaminan keamanan dan kepastian hukum, Indonesia berisiko kehilangan banyak peluang investasi, apalagi di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Menutup keterangannya, Ahmad Muzani kembali menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat keamanan adalah kunci. Ia mendesak supaya setiap bentuk premanisme, apapun motif dan dalihnya, ditindak berdasarkan hukum.
“Kita harus buktikan kepada dunia bahwa Indonesia aman, ramah, dan serius melindungi setiap investasi yang masuk,” pungkasnya.
Diketahui, pabrik BYD di Subang menjadi proyek strategis untuk mendukung target Indonesia sebagai hub kendaraan listrik di Asia Tenggara. Selain mendorong transfer teknologi, proyek ini juga diharapkan membuka ribuan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. (tim)
