EKSPOSTIMES.COM- Dunia industri di Indonesia tengah menghadapi tantangan serius. Premanisme yang menyusup ke pabrik-pabrik semakin meresahkan, bahkan membuat investor berpikir ulang untuk menanamkan modalnya.
Menyikapi hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya untuk segera mengambil tindakan tegas.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/3), menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Kemnaker akan mengumpulkan semua pemangku kepentingan untuk mencari solusi konkret dan menghentikan aksi organisasi masyarakat (ormas) bergaya preman yang merugikan dunia usaha.
“Kalau masalah ini tidak segera ditanggulangi, dampaknya bisa besar terhadap penyediaan lapangan kerja. Imbauan sudah cukup, sekarang saatnya aksi nyata pemberantasan,” tegas Wamenaker yang akrab disapa Noel.
Keluhan terkait aksi premanisme ini bukan hal baru. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar sudah lama menyuarakan keresahannya. Pelaku industri di berbagai kawasan mengaku kerap mendapat tekanan dari ormas yang meminta sumbangan, pekerjaan, limbah, hingga fasilitas lain secara paksa.
Baca Juga: Wamenaker Immanuel Ebenezer Resmikan Pabrik di Garut, Pastikan Penyerapan 10.000 Tenaga Kerja
Yang lebih memprihatinkan, menjelang Hari Raya Idul Fitri, praktik ini semakin menjadi-jadi. Banyak ormas yang justru memanfaatkan momentum dengan meminta Tunjangan Hari Raya (THR) dengan cara-cara intimidatif.
Beberapa kasus bahkan telah berujung pada penangkapan, seperti yang terjadi di Bekasi, di mana sekelompok preman berhasil diamankan polisi.
Guna mengakhiri aksi premanisme ini, Kemnaker akan mengundang berbagai pihak dalam sebuah pertemuan strategis.
Beberapa di antaranya adalah Himpunan Kawasan Industri, Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Polri, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), serta pemerintah daerah di Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.
“Kita mulai dari Pulau Jawa sebagai percontohan, kemudian akan diterapkan di seluruh provinsi,” ujar Noel.
Menurutnya, satu-satunya cara efektif untuk menghentikan aksi ormas bergaya preman adalah dengan pendekatan hukum yang tegas. Oleh karena itu, koordinasi dengan Polri dan Kemdagri menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa upaya pemberantasan ini dapat berjalan efektif di seluruh Indonesia.
“Kami akan merumuskan langkah konkret. Dengan sinergi yang kuat, kami berharap semua provinsi bisa mengikuti gerakan bersama ini untuk memberantas premanisme yang merugikan dunia usaha,” tandas Noel.
Langkah ini menjadi angin segar bagi para pelaku industri yang berharap lingkungan bisnis di Indonesia semakin kondusif dan bebas dari ancaman premanisme. Dengan begitu, arus investasi dapat kembali mengalir, menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. (tim)
