EKSPOSTIMES.COM- Iklim investasi Indonesia tengah diuji oleh maraknya aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas). Namun, pemerintah tak tinggal diam. Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kini bergerak cepat memutus mata rantai pungli dan intimidasi terhadap para investor.
Dalam pernyataannya, Rosan menegaskan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari investor, baik asing maupun lokal, yang merasa terganggu oleh praktik pungutan liar dan intimidasi di berbagai daerah, khususnya kawasan industri strategis seperti di Subang, Jawa Barat, lokasi pabrik mobil listrik BYD dan Vinfast.
“Kami sudah koordinasi langsung dengan Kapolri, juga dengan Kapolda hingga Kapolsek. Negara tidak akan membiarkan hal seperti ini mengganggu arus masuk investasi,” tegas Rosan.
Baca Juga: Ahmad Muzani: Premanisme Ormas Ancam Investasi, Pemerintah Harus Bertindak Tegas
Praktik premanisme oleh oknum ormas tak hanya mengganggu kenyamanan investor, namun juga menjadi ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi nasional. Banyak pelaku usaha di sektor logistik, konstruksi, hingga manufaktur melaporkan adanya pungutan ‘jatah keamanan’ yang dipaksakan oleh kelompok tertentu.
Hal ini memicu ketidakpastian hukum dan membuat investor berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Menurut pengamat ekonomi, praktik semacam ini berpotensi membuat Indonesia kehilangan potensi investasi triliunan rupiah, serta memperburuk citra bangsa di mata pelaku usaha global.
“Kami ingin menarik lebih banyak investasi, tapi bila praktik seperti ini dibiarkan, sangat sulit bagi kami meyakinkan investor,” kata Rosan.
Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menegaskan komitmen Polri dalam menindak tegas segala bentuk premanisme. Ia menyebut koordinasi lintas sektor akan diperkuat, termasuk patroli dan pengawasan ketat di wilayah industri rawan gangguan ormas.
“Siapa pun yang terlibat akan ditindak, tanpa pandang bulu. Kami tidak akan membiarkan investasi terganggu oleh ulah sekelompok orang,” ucap Kapolri dalam keterangannya.
Pihak Kepolisian bersama BKPM dan pemerintah daerah juga akan membuka saluran pengaduan khusus agar pelaku usaha dapat melaporkan dengan aman segala bentuk tekanan dari oknum yang merugikan.
Baca Juga: Danjen Kopassus Tegaskan Premanisme Berkedok Ormas Harus Ditindak Tegas
Dalam upaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif, Rosan menegaskan bahwa negara akan selalu hadir untuk memastikan para investor dapat menjalankan usahanya tanpa tekanan. Pemerintah bahkan telah menugaskan satuan tugas khusus di bawah BKPM untuk menangani laporan dari dunia usaha secara cepat dan tuntas.
“Kami ingin memberikan pesan jelas kepada para investor: Indonesia serius menciptakan iklim investasi yang aman, kondusif, dan bebas dari pungli serta premanisme,” pungkas Rosan.
Dengan sinergi antara Kementerian Investasi, Polri, dan pemerintah daerah, diharapkan aksi premanisme berkedok ormas dapat segera diberantas. Ini menjadi langkah strategis menuju Indonesia sebagai destinasi investasi global yang kompetitif, aman, dan ramah investor. (tim)
