Berita UtamaPeristiwa

Alat Berat Bergerak Malam-malam Di Ratatotok: Peti Diduga Belum Berhenti, Pengawasan Aparat Dipertanyakan

×

Alat Berat Bergerak Malam-malam Di Ratatotok: Peti Diduga Belum Berhenti, Pengawasan Aparat Dipertanyakan

Sebarkan artikel ini

Minahasa Tenggara — Aktivitas mobilisasi alat berat pada malam hari di Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), kembali memunculkan tanda tanya besar. Di tengah sorotan dan upaya penertiban pertambangan emas tanpa izin (PETI), ekskavator dan dump truck justru terekam melintas di jalan umum pada malam hari.

Video mobilisasi kendaraan berat tersebut viral setelah diunggah akun Facebook Jems Welly ke Grup Kriminal Sulut Official, Rabu (18/11/2026).

Dalam unggahannya, Jems secara terbuka meminta perhatian Kapolda Sulawesi Utara, Mabes Polri, Kejaksaan, hingga Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Ia menduga mobilisasi alat berat tersebut berkaitan dengan aktivitas PETI di sejumlah titik, yakni Kebun Raya, Alason, Ogus, hingga Nibong.

Dugaan ini perlu mendapat perhatian serius. Sebab, persoalan PETI di Ratatotok bukan isu yang muncul hari ini. Aktivitas pertambangan yang diduga ilegal di kawasan tersebut telah berulang kali menjadi sorotan masyarakat dan media.

MOBILISASI MALAM HARI, ADA APA DI BALIKNYA?

Pertanyaan mendasar yang kini muncul: untuk kepentingan apa ekskavator dan dump truck tersebut dimobilisasi pada malam hari?

Apakah kendaraan itu sekadar berpindah lokasi, atau justru menjadi bagian dari rantai operasional pertambangan yang diduga belum berhenti?

Hingga kini belum ada bukti yang memastikan tujuan akhir maupun pemilik alat berat dalam video tersebut. Namun, dugaan keterkaitannya dengan aktivitas PETI di beberapa titik Ratatotok harus diuji melalui pemeriksaan lapangan, bukan dibiarkan menjadi spekulasi publik.

Jika benar alat berat tersebut akan digunakan untuk kegiatan pertambangan tanpa izin, maka persoalannya bukan lagi sekadar mobilisasi kendaraan, melainkan dugaan berlanjutnya aktivitas pertambangan yang melanggar hukum.

PENERTIBAN JANGAN HANYA MENJADI OPERASI SEREMONIAL

Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku khawatir dengan dugaan masih berlangsungnya aktivitas pertambangan menggunakan alat berat.

Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar penertiban tidak hanya menghentikan aktivitas untuk sementara waktu.

“Kalau memang aktivitas tambang sudah ditertibkan, tentu harus ada pengawasan. Jangan sampai di satu sisi dilakukan penertiban, tetapi di sisi lain aktivitas yang diduga berkaitan dengan PETI masih berjalan,” ungkap sumber tersebut.

Pernyataan warga ini mencerminkan persoalan yang lebih besar: sejauh mana efektivitas pengawasan aparat terhadap kawasan yang berulang kali disebut sebagai lokasi aktivitas PETI?

Penertiban tidak akan memberikan efek jera apabila hanya menyentuh aktivitas di permukaan, sementara sumber pendanaan, pemilik alat berat, operator, jaringan distribusi material, hingga pihak yang memperoleh keuntungan tidak pernah ditelusuri.

KAPOLRES MITRA BELUM MEMBERIKAN TANGGAPAN

Sorotan publik kini mengarah kepada aparat penegak hukum, khususnya Polres Minahasa Tenggara.

Kapolres Mitra AKBP Handoko Sanjaya, S.I.K., M.Han telah dikonfirmasi mengenai mobilisasi alat berat dan dump truck pada malam hari serta dugaan aktivitas PETI di Kebun Raya, Alason, Ogus dan Nibong. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diberikan.

Publik tentu berhak mendapatkan penjelasan: apakah aparat telah mengetahui mobilisasi tersebut? Apakah sudah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan tujuan pengangkutannya? Apakah lokasi-lokasi yang disebut masyarakat masih dalam pengawasan?

TELUSURI PEMILIK ALAT BERAT DAN JARINGAN PEMODAL

Kapolda Sulawesi Utara, Kejaksaan, serta Satgas PKH juga perlu memastikan apakah terdapat aktivitas pertambangan tanpa izin di lokasi-lokasi yang disebutkan.

Pemeriksaan seharusnya tidak berhenti pada pekerja lapangan. Jika ditemukan bukti pelanggaran, penelusuran perlu menjangkau pemilik alat berat, pihak yang mengoperasikan, pemodal, pemegang kendali kegiatan, hingga jalur distribusi hasil tambang.

Status kawasan hutan, legalitas kegiatan, dokumen lingkungan, serta potensi kerusakan ekologis juga harus diperiksa secara menyeluruh.

Ratatotok tidak boleh terus-menerus menjadi panggung persoalan tambang ilegal yang berulang tanpa kepastian penegakan hukum.

Kini pertanyaannya sederhana: jika penertiban sudah dilakukan, mengapa mobilisasi alat berat yang diduga berkaitan dengan PETI masih menjadi sorotan?

Masyarakat tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa penertiban akan dilakukan. Mereka membutuhkan tindakan nyata, transparansi hasil pemeriksaan, dan kepastian bahwa hukum berlaku tanpa pandang bulu.

Jangan sampai negara hanya terlihat ketika melakukan penertiban, tetapi tidak hadir ketika aktivitas yang diduga melanggar hukum kembali berlangsung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *