EKSPOSTIMES.COM- Polda Sulawesi Utara menggelar lomba olah tempat kejadian perkara (TKP) yang melibatkan personel Polresta dan Polres jajaran sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Kegiatan tersebut dibuka Wakapolda Sulut Brigjen Pol Awi Setiyono di Markas Bidang Laboratorium Forensik (Bidlabfor) Polda Sulut, Karombasan, Manado, Rabu (24/6/2026).
Sebanyak 90 personel mengikuti kompetisi yang dirancang untuk menguji sekaligus meningkatkan kemampuan aparat kepolisian dalam menangani TKP secara profesional. Kompetensi tersebut dinilai krusial karena kualitas penanganan awal di lokasi kejadian kerap menentukan arah penyidikan dan keberhasilan pembuktian suatu perkara.
Dalam sambutannya, Brigjen Awi menegaskan bahwa profesionalisme petugas saat melakukan olah TKP menjadi fondasi utama dalam proses penegakan hukum. Menurutnya, kemampuan mengamankan lokasi, mendokumentasikan kejadian, serta mengumpulkan dan menjaga barang bukti harus dilakukan sesuai prosedur agar tidak mengganggu proses penyidikan.
“Kesalahan pada tahap awal dapat berdampak terhadap keseluruhan proses penyidikan hingga pembuktian di pengadilan,” kata Awi.
Ia menjelaskan, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun ini mengusung tema Polri untuk Masyarakat dengan semangat 80 Tahun Mengabdi untuk Masyarakat. Tema tersebut, kata dia, menjadi pengingat bahwa seluruh tugas dan pengabdian Polri harus berorientasi pada pelayanan, perlindungan, dan pengayoman masyarakat.
Wakapolda juga memberikan apresiasi kepada Bidlabfor Polda Sulut sebagai penyelenggara kegiatan serta seluruh satuan kewilayahan yang mengirimkan personel terbaiknya untuk berkompetisi.
Menurut Awi, lomba olah TKP tidak semata-mata bertujuan mencari pemenang, tetapi menjadi sarana evaluasi dan peningkatan kapasitas personel dalam menghadapi tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks.
“Melalui kegiatan ini diharapkan terbentuk budaya kerja yang profesional, objektif, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas penanganan perkara,” ujarnya.
Polda Sulut berharap peningkatan kemampuan personel dalam pengelolaan TKP dapat mendukung terwujudnya proses penegakan hukum yang lebih modern, presisi, dan terpercaya, sejalan dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi. (tim)
